Setelah Edhy Prabowo Tertangkap, Effendi Gazali Baru 'Blakblakan'
Selasa, 01 Desember 2020 - 15:36 WIB
loading...
A
A
A
“Ternyata itu tidak ada dasar hukumnya. Jadi orang kalau mau jadi eksportir lobster harus masuk anggota asosiasi, lalu hanya boleh kirim lewat kargo khusus di Jakarta dan Surabaya, ditambah lagi dengan harus bayar Rp1.800 per ekor. Padahal jika tidak lewat kargo itu cukup Rp200 saja,” kata Effendi.
Bahkan, kata dia, ada indikasi kekeliruan negara yang mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk ekspor yang ternyata tidak memiliki dasar hukum itu. “Betul itu memungkinkan timbulnya korupsi, dari selisih biaya angkut Rp1.800 dengan Rp200 per ekor dikali saja dengan 37 juta ekor benur yang sudah dikirim, ada nilai sekitar Rp60 miliar. Padahal itu tidak ada dasar hukumnya," kata dia.
“Bahkan agak kacau juga, ada PPN di atas itu. Jadi ini menarik jika didengar oleh teman-teman Kementerian Keuangan, kenapa bisa ada PPN di atas pungutan yang tidak ada dasar hukumnya,” kata Effendi.
Bahkan, kata dia, ada indikasi kekeliruan negara yang mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk ekspor yang ternyata tidak memiliki dasar hukum itu. “Betul itu memungkinkan timbulnya korupsi, dari selisih biaya angkut Rp1.800 dengan Rp200 per ekor dikali saja dengan 37 juta ekor benur yang sudah dikirim, ada nilai sekitar Rp60 miliar. Padahal itu tidak ada dasar hukumnya," kata dia.
“Bahkan agak kacau juga, ada PPN di atas itu. Jadi ini menarik jika didengar oleh teman-teman Kementerian Keuangan, kenapa bisa ada PPN di atas pungutan yang tidak ada dasar hukumnya,” kata Effendi.
(uka)
Lihat Juga :
