Sri Mulyani Sebut Daerah Masih Lelet Realisasikan Anggaran
Selasa, 01 Desember 2020 - 19:18 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa realisasi anggaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) belum begitu cepat. Bahkan, menurutnya pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.
"Untuk daerah butuh perhatian besar. Kita lihat beberapa belanja daerah menunjukkan eksekusi yang tidak secepat dibayangkan," katanya dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021, Selasa (1/12/1010).
(Baca juga: Jokowi: Seluruh Rupiah di APBN dan APBD untuk Kepentingan Rakyat )
Dia memaparkan, untuk kesehatan, daerah dialokasikan anggaran hingga Rp30 triliun bagi keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, sampai dengan akhir Oktober realisasinya baru Rp14,9 triliun.
Sedangkan, belanja jaring pengaman sosial, daerah dialokasikan Rp22,8 triliun, tapi baru tereksekusi Rp12,9 triliun atau setara 56,6%. Sementara untuk program dukungan ekonomi di daerah yang alokasinya Rp19,2 triliun baru terealisasi Rp2,7 triliun atau hanya 14%.
(Baca juga: Kisruh Habib Rizieq Keluar dari RS, FPI: Pemda dan Polisi Jangan Lebay )
"Ini menggambarkan nampaknya daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan pemerintah pusat. Ini jadi satu pembelajaran, karena tentu kita berharap APBD juga melakukan seluruh program sehingga membantu counter cyclical-nya," tandasnya.
"Untuk daerah butuh perhatian besar. Kita lihat beberapa belanja daerah menunjukkan eksekusi yang tidak secepat dibayangkan," katanya dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021, Selasa (1/12/1010).
(Baca juga: Jokowi: Seluruh Rupiah di APBN dan APBD untuk Kepentingan Rakyat )
Dia memaparkan, untuk kesehatan, daerah dialokasikan anggaran hingga Rp30 triliun bagi keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, sampai dengan akhir Oktober realisasinya baru Rp14,9 triliun.
Sedangkan, belanja jaring pengaman sosial, daerah dialokasikan Rp22,8 triliun, tapi baru tereksekusi Rp12,9 triliun atau setara 56,6%. Sementara untuk program dukungan ekonomi di daerah yang alokasinya Rp19,2 triliun baru terealisasi Rp2,7 triliun atau hanya 14%.
(Baca juga: Kisruh Habib Rizieq Keluar dari RS, FPI: Pemda dan Polisi Jangan Lebay )
"Ini menggambarkan nampaknya daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan pemerintah pusat. Ini jadi satu pembelajaran, karena tentu kita berharap APBD juga melakukan seluruh program sehingga membantu counter cyclical-nya," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
