Genjot Belanja APBN 2021, Ini Jurus Sri Mulyani

JAKARTA - Pemerintah akan mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

"Tahun depan kita akan membelanjakan Rp2.750 triliun, terutama untuk belanja yang bertujuan untuk melanjutkan program penanganan Covid-19 dan juga terutama untuk vaksinasi. Tapi kita juga akan terus mendukung beberapa program perlindungan sosial dan program untuk membantu sektoral serta Pemda untuk pulih dari Covid-19," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (2/12/2020).



Menurut dia APBN 2021 dirancang untuk mendukung reformasi pada sektor penerimaan negara. Menkeu menyebut upaya itu penting untuk konsolidasi fiskal dan mengembalikan kembali kesehatan APBN.

"Fokus pada pendapatan negara diantaranya adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur, melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dan meningkatkan pelayanan PNBP kepada masyarakat," katanya.

Kemudian, pembiayaan anggaran yang ada pada APBN tahun 2021 juga akan tetap dikelola secara prudent dan penuh kehati-hatian. Adapun pembiayaan anggaran akan dilakukan untuk mendukung restrukturisasi dari berbagai BUMN, BLU dan Sovereign Wealth Fund, meningkatan akses pembiayaan untuk permodalan UMKM, UMi dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dukungan terhadap pendidikan terutama pendidikan tinggi, penelitian dan kebudayaan.



Pada tahun 2021, total alokasi belanja negara akan mencapai Rp2.750 triliun. Anggaran ini tersebar dibeberapa bidang yaitu untuk bidang pendidikan mencapai Rp550 triliun, untuk kesehatan Rp169,7 triliun, untuk program perlindungan sosial Rp408,8 triliun, untuk infrastruktur akan meningkat kembali ke Rp417,4 triliun, untuk bidang ketahanan pangan Rp99 triliun, pariwisata Rp14,2 triliun, dan bidang untuk pembangunan TIK mencapai Rp26 triliun.

"Langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mendorong implementasi pelaksanaan APBN 2021 yaitu tadi Presiden menginstruksikan kepada seluruh Menteri dan Lembaga yang pertama untuk program perlindungan sosial bisa dilakukan seawal mungkin. Jadi, program-program perlindungan sosial akan dilakukan mulai bulan Januari," tandasnya.