Sri Mulyani Urai Masalah Klasik Lambatnya Belanja Negara yang Sering Bikin 'Mumet' Jokowi
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berbincang dengan Presiden Jokowi. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun meminta kepada seluruh menteri, kepala lembaga dan pimpinan daerah untuk mempercepat realisasi belanja di awal 2021. Sebab hal itu penting untuk memulihkan perekonomian RI.
"Kami mengharap agar DIPA kementerian, lembaga dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2021," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (25/11/2020).
Kata dia, penyerahan (DIPA) Tahun Anggaran 2021 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) memang dipercepat. Hal ini dilakukan untuk memulihkan ekonomi dengan cepat. "Proses penyerahan DIPA KL dan daftar TKDD alokasi APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal, diharapkan dapat mendukung penanganan covid-19 pemulihan ekonomi dan berbagai prioritas pembangunan strategis," bebernya.
Dia pun akan memberikan perlindungan sosial dan melakukan ekonomi sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020 yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.039 triliun. "Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari Pelemahan ekonomi. Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun 2020 ini," tandasnya.
"Kami mengharap agar DIPA kementerian, lembaga dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2021," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (25/11/2020).
Kata dia, penyerahan (DIPA) Tahun Anggaran 2021 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) memang dipercepat. Hal ini dilakukan untuk memulihkan ekonomi dengan cepat. "Proses penyerahan DIPA KL dan daftar TKDD alokasi APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal, diharapkan dapat mendukung penanganan covid-19 pemulihan ekonomi dan berbagai prioritas pembangunan strategis," bebernya.
Dia pun akan memberikan perlindungan sosial dan melakukan ekonomi sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020 yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.039 triliun. "Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari Pelemahan ekonomi. Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun 2020 ini," tandasnya.
(nng)
Lihat Juga :
