RDMP Balongan Diandalkan Pangkas Impor, Komisi VI: Proyek Ini Dibutuhkan
Jum'at, 04 Desember 2020 - 23:37 WIB
loading...
Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balongan diyakini memberi manfaat besar bagi perekonomian nasional. Antara lain menghemat cadangan devisa negara dari pengurangan impor gasoline dan petrokimia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balongan diyakini memberi manfaat besar bagi perekonomian nasional. Antara lain terang Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta yakni menghemat cadangan devisa negara dari pengurangan impor gasoline dan petrokimia .
"Kita saat ini masih tergantung dengan bahan baku petrokimia. Kebanyakan kan impor. Jadi ketika proyek ini selesai, diharapkan bisa mengurangi impor,” kata Nyoman Parta di Jakarta.
(Baca Juga: Tiga Fase Proyek Pembangunan RDMP Kilang Balongan )
Menurut dia, RDMP Balongan harus memfokuskan diri pada produk Petrokimia karena sangat besar manfaatnya bagi masyarakat antara lain untuk pupuk. "Jadi selanjutnya memang harus ke sana arahnya, ke petrokimia,” katanya melalui pernyataan resmi.
Oleh karena itu Nyoman Parta berharap, agar Pertamina bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Apalagi saat kunjungan kerja, terlihat bahwa perkembangan Fase Pertama proyek memang sesuai dengan perencanaan.
Berdasarkan data Pertamina, misalnya, untuk fase pertama ini, pelaksanaan Engineering Procurement dan Construction (EPC) akan dimulai pada tahun depan. Selanjutnya, pada 2022, juga direncanakan pelaksanaan commissioning and start up. “Itu proyeknya jalan dan masih on track,” kata dia.
(Baca Juga: Menakar Peluang Bangun Kilang Minyak Mini di Indonesia Timur )
Terkait hal itu Nyoman Parta menyatakan Komisi VI sangat mendukung proyek RDMP Balongan karena proyek itu masih sangat dibutuhkan, sebelum bisa beralih penuh ke Energi Baru Terbarukan (EBT) .
“Karena fuel masih dibutuhkan, maka pilihannya bahwa proyek ini harus dibangun. Dan ketika nanti ada EBT, tentu harus ada persiapan mana kebutuhan yang masih bisa dilayani dari hasil energi fosil dan mana yang bisa dilayani dengan EBT,” imbuhnya.
Legislator itu juga mendukung target penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang mencapai 50 persen pada Fase I.karena.akan turut memutar roda perekonomian nasional.
“Penggunaan komponen dalam negeri memang harus ditingkatkan. Untuk apa membangun industri jika komponennya kebanyakan dari luar negeri," ujarnya.
"Kita saat ini masih tergantung dengan bahan baku petrokimia. Kebanyakan kan impor. Jadi ketika proyek ini selesai, diharapkan bisa mengurangi impor,” kata Nyoman Parta di Jakarta.
(Baca Juga: Tiga Fase Proyek Pembangunan RDMP Kilang Balongan )
Menurut dia, RDMP Balongan harus memfokuskan diri pada produk Petrokimia karena sangat besar manfaatnya bagi masyarakat antara lain untuk pupuk. "Jadi selanjutnya memang harus ke sana arahnya, ke petrokimia,” katanya melalui pernyataan resmi.
Oleh karena itu Nyoman Parta berharap, agar Pertamina bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Apalagi saat kunjungan kerja, terlihat bahwa perkembangan Fase Pertama proyek memang sesuai dengan perencanaan.
Berdasarkan data Pertamina, misalnya, untuk fase pertama ini, pelaksanaan Engineering Procurement dan Construction (EPC) akan dimulai pada tahun depan. Selanjutnya, pada 2022, juga direncanakan pelaksanaan commissioning and start up. “Itu proyeknya jalan dan masih on track,” kata dia.
(Baca Juga: Menakar Peluang Bangun Kilang Minyak Mini di Indonesia Timur )
Terkait hal itu Nyoman Parta menyatakan Komisi VI sangat mendukung proyek RDMP Balongan karena proyek itu masih sangat dibutuhkan, sebelum bisa beralih penuh ke Energi Baru Terbarukan (EBT) .
“Karena fuel masih dibutuhkan, maka pilihannya bahwa proyek ini harus dibangun. Dan ketika nanti ada EBT, tentu harus ada persiapan mana kebutuhan yang masih bisa dilayani dari hasil energi fosil dan mana yang bisa dilayani dengan EBT,” imbuhnya.
Legislator itu juga mendukung target penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang mencapai 50 persen pada Fase I.karena.akan turut memutar roda perekonomian nasional.
“Penggunaan komponen dalam negeri memang harus ditingkatkan. Untuk apa membangun industri jika komponennya kebanyakan dari luar negeri," ujarnya.
(akr)
Lihat Juga :
