Hashim Djojohadikusumo Sebut Susi Keliru, Abilindo: Larang Ekspor Benur Kebijakan Ngawur

Lebih lanjut Ia mencontohkan, pengentasan kemiskinan tersebut terjadi di Lombok Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB) karena berkah dari ekspor benih tersebut. "Niat jahat bisa hilang karena masyarakat sudah bisa mendapatkan penghasilan dari menangkap dan mengekspor benih lobster," ungkapnya.

(Baca Juga: Kasus Benih Lobster, Adik Prabowo Subianto: Kami Lama Berbisnis, Tak Pernah Main Curang )

Sebaliknya, bila aktivitas tataniaga itu dibatasi dan dilarang, maka berdampak pada praktik penyelundupan BBL secara masif. Karena itu, pemerintah harus mempermudah ekspor benih lobster demi pengentasan kemiskinan masyarakat, khususnya kelompok nelayan dan mengurangi praktik penyeludupan.

"Janganlah ekspor benih lobster itu di-cari2 alasannya oleh negara untuk dibebani dengan segala macam pungutan baik yang legal apalagi yang ilegal karena pasti ekspor ilegalnya otomatis akan meningkat," tuturnya.

Kebijakan larangan ekspor benih lobster eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti kembali menjadi bola panas usai Mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo, diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal kasus suap ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.