6 Jenis Vaksin Covid-19 Dilegalkan, Menkes Tunjuk Erick Thohir Urus Vaksinasi Mandiri
Senin, 07 Desember 2020 - 06:35 WIB
loading...
Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin Covid-19 dari pesawat, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Foto/Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang bisa digunakan di Indonesia. Enam jenis vaksin itu merupakan produksi dari PT Bio Farma (Persero), Astrazeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech Ltd.
Dalam skema distribusi, pemerintah tetap membagi enam jenis vaksin berdasarkan dua tipe yakni vaksin mandiri (berbayar) dan vaksin program pemerintah (subsidi).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelaksanaan vaksinasi mandiri. Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan vaksinasi subsidi.
(Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19, Jokowi: Tidak Mungkin Secara Serempak untuk Semua Penduduk )
Penunjukan itu berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19). Kepmen ini ditandatangani Terawan pada 3 Desember 2020.
"Untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi program dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Dan untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," demikian bunyi poin kelima beleid tersebut, dikutip, Senin (7/12/2020).
Ihwal enam jenis vaksin Covid-19 yang bisa dikonsumsi masyarakat, pemerintah menegaskan, vaksin tersebut baru bisa digunakan ketika mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use athorization (EUA) dari badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
(Baca juga: Uji Klinis Vaksin Sinovac Rampung, BPOM: Aspek Mutunya Baik )
Beleid tersebut juga memberikan wewenangan kepada Menkes Terawan untuk mengubah jenis vaksin Covid-19 berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Di mana, pengubahan jenis vaksin juga dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Saat ini, pemerintah telah mendatangkan vaksin jenis Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis. Rencananya, sebanyak 1,8 juta vaksin dengan jenis yang sama akan tiba di Indonesia pada Januari 2021.
"Hari ini pemerintah menerima 1,2 juta dosis vaksin covid-19 buatan Sinovac yang sudah menjalani uji klinis di Bandung sejak Agustus 2020," ujar Presiden Jokowi.
(Baca juga: 1,2 Juta Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Jokowi: Masih Memerlukan Uji Ilmiah )
Jokowi menyebut, selain vaksin dalam bentuk jadi, pemerintah akan mendatangkan bahan baku. Rinciannya, 15 juta dosis vaksin di bulan ini dan 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah pada Januari 2020. Bahan baku vaksin itu nantinya akan dikelola oleh Bio Farma.
Kepala negara menegaskan, seluruh tahapan-tahapan vaksinasi harus dilaksanakan secara disiplin. Terutama hasil uji klinis yang menentukan kapan dilakukan vaksinasi.
Dia juga meminta, daerah menyiapkan skema distribusi yang terdiri atas penyediaan peralatan, sumber daya manusia, dan tata kelola vaksin. Jokowi menegaskan semua harus dalam kondisi siap saat vaksinasi dimulai.
Simak juga video: 1.2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba di Indonesia
Dalam skema distribusi, pemerintah tetap membagi enam jenis vaksin berdasarkan dua tipe yakni vaksin mandiri (berbayar) dan vaksin program pemerintah (subsidi).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelaksanaan vaksinasi mandiri. Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan vaksinasi subsidi.
(Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19, Jokowi: Tidak Mungkin Secara Serempak untuk Semua Penduduk )
Penunjukan itu berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19). Kepmen ini ditandatangani Terawan pada 3 Desember 2020.
"Untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi program dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Dan untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," demikian bunyi poin kelima beleid tersebut, dikutip, Senin (7/12/2020).
Ihwal enam jenis vaksin Covid-19 yang bisa dikonsumsi masyarakat, pemerintah menegaskan, vaksin tersebut baru bisa digunakan ketika mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use athorization (EUA) dari badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
(Baca juga: Uji Klinis Vaksin Sinovac Rampung, BPOM: Aspek Mutunya Baik )
Beleid tersebut juga memberikan wewenangan kepada Menkes Terawan untuk mengubah jenis vaksin Covid-19 berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Di mana, pengubahan jenis vaksin juga dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Saat ini, pemerintah telah mendatangkan vaksin jenis Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis. Rencananya, sebanyak 1,8 juta vaksin dengan jenis yang sama akan tiba di Indonesia pada Januari 2021.
"Hari ini pemerintah menerima 1,2 juta dosis vaksin covid-19 buatan Sinovac yang sudah menjalani uji klinis di Bandung sejak Agustus 2020," ujar Presiden Jokowi.
(Baca juga: 1,2 Juta Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Jokowi: Masih Memerlukan Uji Ilmiah )
Jokowi menyebut, selain vaksin dalam bentuk jadi, pemerintah akan mendatangkan bahan baku. Rinciannya, 15 juta dosis vaksin di bulan ini dan 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah pada Januari 2020. Bahan baku vaksin itu nantinya akan dikelola oleh Bio Farma.
Kepala negara menegaskan, seluruh tahapan-tahapan vaksinasi harus dilaksanakan secara disiplin. Terutama hasil uji klinis yang menentukan kapan dilakukan vaksinasi.
Dia juga meminta, daerah menyiapkan skema distribusi yang terdiri atas penyediaan peralatan, sumber daya manusia, dan tata kelola vaksin. Jokowi menegaskan semua harus dalam kondisi siap saat vaksinasi dimulai.
Simak juga video: 1.2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba di Indonesia
(ind)
Lihat Juga :
