Ahok Ngamuk Soal Tunjangan DPRD DKI, Ketua DPRD: yang Beredar di Medsos Itu Hoax
Senin, 07 Desember 2020 - 13:50 WIB
loading...
A
A
A
"Jujur aja, kalau saya jadi gubernur enggak akan pernah saya setuju tunjangan rumah di 2017 sampai Rp60 juta, mobil Rp21,5 juta. Saya tidak pernah setuju, itu yang saya selalu berantem sama teman-teman kamu di dewan," ujarnya.
"Kalau sewa rumah di Menteng, itu juga bukan di Jl. Imam Bonjol dan Teuku Umar yang gede-gede itu, ada asas kepatutan ukuran rumah dinas DPRD yang disediakan. Kalau ukurannya 200 meter atau 400 meter, saya sewa rumah di Menteng perasaan cuma Rp 350 juta-400 juta, rumah tua satu tahun," kata Ahok. ( Baca juga:Ingin Masuk PTN Terbaik, Ini 6 Kunci Sukses yang Wajib Diketahui Para Siswa )
Untuk tunjangan kendaraan, menurutnya biaya sewa mobil sebulan pun seharusnya tidak sampai Rp21,5 juta. Ahok berpendapat, seharusnya dana yang dianggarkan untuk tunjangan transportasi anggota dewan senilai pengeluaran, atau harga sewa mobil dari perusahaan rental.
Mengenai isu itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan informasi kenaikan gaji dan tunjangan yang beredar di media sosial adalah hoaks, atau berita bohong. Anggaran yang mengalami perubahan adalah kegiatan anggota DPRD.
"Mengenai gaji dan tunjangan anggota DPRD, saya sampaikan secara tegas bahwa tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi yang beredar di sosial media sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Pras melalui siaran tertulisnya, Jumat (4/12/2020).
"Kalau sewa rumah di Menteng, itu juga bukan di Jl. Imam Bonjol dan Teuku Umar yang gede-gede itu, ada asas kepatutan ukuran rumah dinas DPRD yang disediakan. Kalau ukurannya 200 meter atau 400 meter, saya sewa rumah di Menteng perasaan cuma Rp 350 juta-400 juta, rumah tua satu tahun," kata Ahok. ( Baca juga:Ingin Masuk PTN Terbaik, Ini 6 Kunci Sukses yang Wajib Diketahui Para Siswa )
Untuk tunjangan kendaraan, menurutnya biaya sewa mobil sebulan pun seharusnya tidak sampai Rp21,5 juta. Ahok berpendapat, seharusnya dana yang dianggarkan untuk tunjangan transportasi anggota dewan senilai pengeluaran, atau harga sewa mobil dari perusahaan rental.
Mengenai isu itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan informasi kenaikan gaji dan tunjangan yang beredar di media sosial adalah hoaks, atau berita bohong. Anggaran yang mengalami perubahan adalah kegiatan anggota DPRD.
"Mengenai gaji dan tunjangan anggota DPRD, saya sampaikan secara tegas bahwa tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi yang beredar di sosial media sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Pras melalui siaran tertulisnya, Jumat (4/12/2020).
(uka)
Lihat Juga :
