Berburu Vaksin, Sri Mulyani dan Terawan 'Lobi-lobi' Otoritas Jenewa
Selasa, 08 Desember 2020 - 15:49 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani. Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan kerja sama bilateral di sektor kesehatan dengan otoritas sejumlah negara terus digalakan. Salah satu tujuan adalah menghadirkan vaksin Covid-19 .
Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan langkah diplomasi dengan pemerintah Jenewa ihwal pengadaan vaksin multilateral.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Sri Mulyani telah mengirimkan vaccine request form kepada Covax Facility. Di mana, pengiriman dilakukan pada 7 Desember 2020 sesuai tenggat waktu yang disepakati bersama.
"Terdapat beberapa proses administrasi dan persiapan teknis yang harus dilakukan. Terutama oleh Kemenkes dan Kemenkeu. Salah satunya adalah pengiriman vaccine request form kepada Covax Facility. Pengiriman telah dilakukan pada 7 Desember sesuai tenggat waktu yang ditentukan," ujar Retno, dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa (8/12/2020).
(Baca juga: Menlu Retno: Diplomasi Vaksin Terus Dilanjutkan untuk Kawal Vaksinasi )
Pemerintah juga tengah mempersiapkan ketersediaan alat diagnostic, therapeutic, dan vaksin untuk keperluan masyarakat. Di sisi ketersedian vaksin, pemerintah tengah menyiapkan kedatangan vaksin Sinovac 1,8 juta dosis pada akhir Desember 2020, 15 juta dosis vaksin berbentuk bahan baku.
Serta ketersedian 30 juta dosis bahan baku vaksin dalam bentuk curah yang ditargetkan tiba di Indonesia pada Januari 2021. Selain itu, diharapkan vaksin multilateral juga bisa masuk secara bertahap ke Indonesia pada 2021.
Sri Mulyani mencatat, total anggaran 2021 untuk pengadaan vaksin Covid-19 dan penanganan pandemi mencapai Rp60,5 triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan pencadangan anggaran vaksin pada 2020 yakni Rp35,1 triliun.
Adapun rinciannya anggaran pengadaan vaksin pada tahun depan diantaranya Rp18 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin Covid-19. Rp3,7 triliun antisipasi imunisasi atau program vaksinasinya.
(Baca juga: Fasilitas Fiskal Dukung Vaksinasi dan Penanganan Covid-19 )
Rp1,3 triliun untuk pembelian sarana-prasarana laboratorium Litbang dan polymerase chain reaction (PCR). Di mana, Kementerian Kesehatan akan melakukan pengadaan sebesar Rp1,2 triliun, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebesar Rp100 miliar.
Pemerintah pun telah menyiapkan fasilitas fiskal dan anggaran khusus untuk mendukung program vaksinasi dan penanganan Covid-19. Kedatangan 1,2 juta vaksin Covid-19 hari Minggu lalu (6/11/2020) pun memanfaatkan kemudahan fasilitas kepabeanan atau cukai serta pajak atas impor vaksin Covid-19.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, nilai pabean dari import 1,2 juta dosis vaksin ini diperkirakan sebesar 20.571 juta dolar AS.
(Baca juga: Masih Berat, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi -2,4% di 2020 )
Di mana, Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi vaksin itu sebesar Rp50,95 miliar, di mana, untuk pembebasan bea masuk sebesar Rp14,56 miliar, dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp36,39 miliar.
Kemudahan fasilitas fiskal yang diberikan tersebut sesuai dengan Peraturan Keuangan nomor 188/PMK.04 tahun 2020, mengenai Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan atau Cukai, serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan langkah diplomasi dengan pemerintah Jenewa ihwal pengadaan vaksin multilateral.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Sri Mulyani telah mengirimkan vaccine request form kepada Covax Facility. Di mana, pengiriman dilakukan pada 7 Desember 2020 sesuai tenggat waktu yang disepakati bersama.
"Terdapat beberapa proses administrasi dan persiapan teknis yang harus dilakukan. Terutama oleh Kemenkes dan Kemenkeu. Salah satunya adalah pengiriman vaccine request form kepada Covax Facility. Pengiriman telah dilakukan pada 7 Desember sesuai tenggat waktu yang ditentukan," ujar Retno, dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa (8/12/2020).
(Baca juga: Menlu Retno: Diplomasi Vaksin Terus Dilanjutkan untuk Kawal Vaksinasi )
Pemerintah juga tengah mempersiapkan ketersediaan alat diagnostic, therapeutic, dan vaksin untuk keperluan masyarakat. Di sisi ketersedian vaksin, pemerintah tengah menyiapkan kedatangan vaksin Sinovac 1,8 juta dosis pada akhir Desember 2020, 15 juta dosis vaksin berbentuk bahan baku.
Serta ketersedian 30 juta dosis bahan baku vaksin dalam bentuk curah yang ditargetkan tiba di Indonesia pada Januari 2021. Selain itu, diharapkan vaksin multilateral juga bisa masuk secara bertahap ke Indonesia pada 2021.
Sri Mulyani mencatat, total anggaran 2021 untuk pengadaan vaksin Covid-19 dan penanganan pandemi mencapai Rp60,5 triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan pencadangan anggaran vaksin pada 2020 yakni Rp35,1 triliun.
Adapun rinciannya anggaran pengadaan vaksin pada tahun depan diantaranya Rp18 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin Covid-19. Rp3,7 triliun antisipasi imunisasi atau program vaksinasinya.
(Baca juga: Fasilitas Fiskal Dukung Vaksinasi dan Penanganan Covid-19 )
Rp1,3 triliun untuk pembelian sarana-prasarana laboratorium Litbang dan polymerase chain reaction (PCR). Di mana, Kementerian Kesehatan akan melakukan pengadaan sebesar Rp1,2 triliun, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebesar Rp100 miliar.
Pemerintah pun telah menyiapkan fasilitas fiskal dan anggaran khusus untuk mendukung program vaksinasi dan penanganan Covid-19. Kedatangan 1,2 juta vaksin Covid-19 hari Minggu lalu (6/11/2020) pun memanfaatkan kemudahan fasilitas kepabeanan atau cukai serta pajak atas impor vaksin Covid-19.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, nilai pabean dari import 1,2 juta dosis vaksin ini diperkirakan sebesar 20.571 juta dolar AS.
(Baca juga: Masih Berat, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi -2,4% di 2020 )
Di mana, Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi vaksin itu sebesar Rp50,95 miliar, di mana, untuk pembebasan bea masuk sebesar Rp14,56 miliar, dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp36,39 miliar.
Kemudahan fasilitas fiskal yang diberikan tersebut sesuai dengan Peraturan Keuangan nomor 188/PMK.04 tahun 2020, mengenai Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan atau Cukai, serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
(ind)
Lihat Juga :
