Berantas Korupsi di BUMN, Erick Thohir Bakal Bikin Sistem Langsung Dimonitor KPK
Selasa, 08 Desember 2020 - 18:04 WIB
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir , akan mengintegrasikan Whistle Blowing System (WBS) di Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN yang langsung bisa dimonitor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi baik lingkungan Kementerian BUMN dan emiten negara.
Baca Juga: Bikin Gebrakan Lagi, Erick Thohir Obrak-abrik Direksi Angkasa Pura 1
Inspektur Kementerian BUMN Supriyanto menyebut, dalam proses integrasi, ada skala prioritas pengaduan yang dilihat oleh Kementerian BUMN ataupun KPK. Dengan kata lain, bila pengaduan hanya menyangkut pelanggaran kode etik dan perilaku yang dinilai ringan, maka pengaduan diproses secara internal oleh Kementerian BUMN atau manajemen perseroan. Sedangkan, pengaduan menyangkut direksi atau pelanggaran berupa korupsi, maka akan diproses langsung oleh KPK.
Baca Juga: Direksi hingga Komisaris Dilaporkan Korupsi, Begini Reaksi Kementerian BUMN
"Ke depan, kita sedang membicarakan soal WBS, jadi WBS terintegrasi. Artinya BUMN semua disalin ke Kementerian BUMN, disalin ke KPK, ini hal yang peka yang harus kita pikirkan bersama. Jadi, pengaduan itukan harus dipilah-pilah, pengaduan terkait pegawai cukup SPI dari BUMN tersebut. Tetapi jika itu masuk ke dereksi, itu harus keman, gitu ya," ujar Supriyanto, Jakarta, Selasa (8/12/2020). Skema integrasi WBS masih dalam kajian antara kedua pihak. Harapannya, aktualisasi integrasi WBS dapat berjalan baik.
Baca Juga: Bikin Gebrakan Lagi, Erick Thohir Obrak-abrik Direksi Angkasa Pura 1
Inspektur Kementerian BUMN Supriyanto menyebut, dalam proses integrasi, ada skala prioritas pengaduan yang dilihat oleh Kementerian BUMN ataupun KPK. Dengan kata lain, bila pengaduan hanya menyangkut pelanggaran kode etik dan perilaku yang dinilai ringan, maka pengaduan diproses secara internal oleh Kementerian BUMN atau manajemen perseroan. Sedangkan, pengaduan menyangkut direksi atau pelanggaran berupa korupsi, maka akan diproses langsung oleh KPK.
Baca Juga: Direksi hingga Komisaris Dilaporkan Korupsi, Begini Reaksi Kementerian BUMN
"Ke depan, kita sedang membicarakan soal WBS, jadi WBS terintegrasi. Artinya BUMN semua disalin ke Kementerian BUMN, disalin ke KPK, ini hal yang peka yang harus kita pikirkan bersama. Jadi, pengaduan itukan harus dipilah-pilah, pengaduan terkait pegawai cukup SPI dari BUMN tersebut. Tetapi jika itu masuk ke dereksi, itu harus keman, gitu ya," ujar Supriyanto, Jakarta, Selasa (8/12/2020). Skema integrasi WBS masih dalam kajian antara kedua pihak. Harapannya, aktualisasi integrasi WBS dapat berjalan baik.
(nng)
Lihat Juga :
