Ngeri Bro! Penjahat Mafia Tanah Kebanyakan Pejabat & Pengusaha

"Wilayah-wilayah masyarakat miskin yang tidak tercover dengan program perlindungan atas tanah, selalu menjadi incaran dari para mafia tanah ini sehingga angka penggusuran semakin membesar. Dan harus dilihat, termasuk digitalisasi itu adalah, dalam kerangka yang lain, digitalisasi itu pemerintah menggunakan satu proyek baru untuk menjawab sesuatu yang disebut mafia tanah," ujar Iwan saat dihubungi MNC News Portal, Minggu (13/12/2020).

Dalam kajian KPA bahwa ada dasar-dasar fundamental yang menjadi penyebab lahirnya mafia tanah. Faktor pertama adalah kepemilikan tanah dari para pelaku bisnis yang bersumber dari pemberian pemerintah. Semisal, pengusaha kehutanan, pengusaha perkebunan, serta properti.

Prioritas pemberian tanah dari pemerintah kepada pelaku bisnis menyebabkan hilangnya hak kepemilikan lahan masyarakat. Faktor kedua adalah mafia. Menurut dia mafia tanah justru kebanyakan pengusaha dan pejabat pemerintah. Fakta tersebut didasari atas banyaknya bukti kongkalikong atau secara diam-diam dilakukan melalui celah hukum. Pemerintah yang dia maksudkan adalah pemerintah daerah atau instansi dari Kementerian ATR/BPN. "Aktor-nya, selama ini aktor dari mafia tanah kan adalah kongkalikong antara di dalam (pemerintah) dan di luar BPN yang memanfaatkan celah hukum, di mana, peruntukan tanah itu lebih banyak pengusaha," kata dia.

Baca Juga: Kejagung Bantu Polisi Kejar Buronan Mafia Tanah Benny Tabalujan

Faktor ketiga adalah tidak maksimalnya atau rendahnya pencegahan maladministrasi. Khusus terjadi pada pendaftaran sampai penerbitan sertifikat tanah. "Keempat, jika diketahui, telah terjadi maladministrasi sistem di dalam BPN itu sendiri, itu tidak langsung menyelesaikan persoalan, justru langsung menyerahkan persoalannya kepada institusi lain, seperti pengadilan, sehingga persoalan tanah ini menjadi berlarut-larut dan bercabang," kata Iwan.