Ngeri Bro! Penjahat Mafia Tanah Kebanyakan Pejabat & Pengusaha

JAKARTA - Mafia tanah di Indonesia seakan tak pernah sampai di titik penyelesaian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, selama lima tahun terakhir 2015-2019 setidaknya ada 9.000 aduan ihwal sengketa lahan. Dari jumlah aduan yang masuk, 50 persen di antaranya adalah ihwal mafia tanah.

Sementara di tahun 2020 tercatat, adanya 61 kasus mafia tanah yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Meminimalisir jenis kejahatan agraria tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menerbitkan sertifikat tanah berbentuk digital. Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, pun berharap langkah tersebut dapat menurunkan angka korupsi lahan di Indonesia.

Meski begitu, apakah sertifikasi tanah digital menjadi solusi atas persoalan mafia tanah di dalam negeri? Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin pun menyebut, penerbitan sertifikat merupakan kerangka lain di luar dari langkah pencegahan mafia tanah. Artinya, penerbitan sertifikat elektronik hanyalah konversi dari manual ke digital dan tidak berpengaruh besar bagi angka pencegahan kejahatan di sektor agraris tersebut.

Baca Juga: Menteri Agraria dan Tata Ruang: Mafia Tanah Indonesia Luar Biasa!

Bahkan, sertifikat tanah elektronik hanya program lain dari pemerintah ihwal legalitas atau perlindungan kepemilikan tanah. Sementara, di sisi lain, masih banyak masyarakat miskin di sejumlah wilayah yang belum tercover dengan program perlindungan itu. Dia menegaskan, program digitalisasi sertifikat tanah hanyalah upaya otoritas untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa hal itu berhubungan dengan upaya pemberantasan mafia lahan di Indonesia. Padahal, tidak demikian.

"Wilayah-wilayah masyarakat miskin yang tidak tercover dengan program perlindungan atas tanah, selalu menjadi incaran dari para mafia tanah ini sehingga angka penggusuran semakin membesar. Dan harus dilihat, termasuk digitalisasi itu adalah, dalam kerangka yang lain, digitalisasi itu pemerintah menggunakan satu proyek baru untuk menjawab sesuatu yang disebut mafia tanah," ujar Iwan saat dihubungi MNC News Portal, Minggu (13/12/2020).

Dalam kajian KPA bahwa ada dasar-dasar fundamental yang menjadi penyebab lahirnya mafia tanah. Faktor pertama adalah kepemilikan tanah dari para pelaku bisnis yang bersumber dari pemberian pemerintah. Semisal, pengusaha kehutanan, pengusaha perkebunan, serta properti.

Prioritas pemberian tanah dari pemerintah kepada pelaku bisnis menyebabkan hilangnya hak kepemilikan lahan masyarakat. Faktor kedua adalah mafia. Menurut dia mafia tanah justru kebanyakan pengusaha dan pejabat pemerintah. Fakta tersebut didasari atas banyaknya bukti kongkalikong atau secara diam-diam dilakukan melalui celah hukum. Pemerintah yang dia maksudkan adalah pemerintah daerah atau instansi dari Kementerian ATR/BPN. "Aktor-nya, selama ini aktor dari mafia tanah kan adalah kongkalikong antara di dalam (pemerintah) dan di luar BPN yang memanfaatkan celah hukum, di mana, peruntukan tanah itu lebih banyak pengusaha," kata dia.

Baca Juga: Kejagung Bantu Polisi Kejar Buronan Mafia Tanah Benny Tabalujan

Faktor ketiga adalah tidak maksimalnya atau rendahnya pencegahan maladministrasi. Khusus terjadi pada pendaftaran sampai penerbitan sertifikat tanah. "Keempat, jika diketahui, telah terjadi maladministrasi sistem di dalam BPN itu sendiri, itu tidak langsung menyelesaikan persoalan, justru langsung menyerahkan persoalannya kepada institusi lain, seperti pengadilan, sehingga persoalan tanah ini menjadi berlarut-larut dan bercabang," kata Iwan.

Dia juga menegaskan, praktik mafia tanah berhubungan dengan praktik korupsi, perampasan tanah yang mengakibatkan konflik agraria, praktik mafia mengakibatkan adanya pungutan liar (pungli) di tengah-tengah masyarakat. Meski begitu, upaya pemerintah untuk mencegah hal tersebut dinilai kurang.

Dari segi kepastian hukum, penindakan penegak hukum terhadap masalah ini juga belum maksimal. Dia bilang, kerja sama antara pelaku bisnis dan pemerintah daerah menjadi penghalang. Padahal, indikator dari keberhasilan hukum terhadap permasalah mafia agraria adalah berkurang konflik agraria di masyarakat dan kembali hak-hak tanah masyarakat.

"Penindakannya seperti apa itu? Nah ukuran keberhasilan dari kepastian hukum yang mengurangi mafia tanah itu adalah berkurangnya konflik agraria, kemudian konflik-konflik agraria yang lama terjadi akibat praktik mafia tanah itu diselesaikan, direvisi, dan dikembalikan hak-hak masyarakatnya," ujarnya.

Karena itu, pemulihan hanya bisa dilakukan apabila BPN melakukan upaya dengan sungguh-sungguh dalam perbaikan internalnya sehingga konflik agraria bisa menurun dan angka perampasan tanah tidak terjadi di kemudian hari. "Aparat BPN itu harus melakukan refleksi mendalam terhadap sistem yang selama ini membuat maraknya mafia tanah itu, lalu kerja-kerja konkrit terhadap penghukuman atau penindakan terhadap aktor internal di dalam BPN itu sendiri yang melakukan praktik mafia tanah," tutur Iwan.