OJK Anugerahi Provinsi Sulsel TPAKD Award 2020

Kamis, 10 Desember 2020 - 10:55 WIB
loading...
OJK Anugerahi Provinsi...
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Foto/Dok. SINDOnews
A A A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menganugerahi penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award tahun 2020 bagi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Selamat kepada Provinsi Sulawesi Selatan atas penghargaan ini. Semoga Sulsel terus jaya dan terus memberikan kontribusi besar untuk pemulihan ekonomi secara nasional," ujar Wimboh Santoso saat menyerahkan penghargaan tersebut secara virtual, Kamis, (10/12/2020).

(Baca Juga: OJK Sebut Ada Empat Area Fokus TPAKD)

Wimboh menyerahkan penghargaan secara virtual kepada 10 daerah di Indonesia. Sementara untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Kepulauan Selayar juga meraih penghargaan TPAKD Award tahun 2020 dari OJK.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan bahwa perbaikan ekonomi tentu tidak dapat dicapai tanpa sinergi dengan semua pemangku kepentingan di Sulsel melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

"Kami sebagai pemangku kebijakan eksekutif sadar betul bahwasanya instrumen fiskal tidak akan pernah cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, oleh karena itulah dukungan industri jasa keuangan, otoritas keuangan, akademisi, cendekiawan dan asosiasi pengusaha memainkan peranan vital dalam menggerakkan perekonomian Sulsel," ujarnya.

Menurut, Nurdin, TPAKD dengan pendekatan pentahelixnya telah memberikan ruang sinergi yang cukup untuk menjalankan agenda pemulihan ekonomi.

(Baca Juga: Rakornas TPAKD Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah)

Khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi daerah di tengah pandemi, imbuh Nurdin, sinergi dan kekompakan antar-pemangku kepentingan menjadi hal yang mutlak diperlukan sehingga daerah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang optimal, sesuai dengan potensinya.

"TPAKD Sulsel memiliki dan menerapkan satu nilai bersama yakni 'SiKoKo' yang merupakan singkatan dari Sinergi, Komitmen dan Konsisten, dari nilai inilah kami bergerak cepat dalam menyosialisasikan dan merealisasikan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) di seluruh Sulsel," tandasnya.
(fai)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
OJK Blak-blakan soal...
OJK Blak-blakan soal 4 Penyebab IHSG Ambrol Sejak Awal Tahun 2026
Porsi Free Float Dipenuhi...
Porsi Free Float Dipenuhi hingga 40%, OJK Ungkap Emiten Bakal Dapat Insentif Pajak
IHSG Jatuh Terseret...
IHSG Jatuh Terseret Rilis MSCI ke 6.734, OJK: Masih Batas Wajar
Penghimpunan Dana di...
Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tembus Rp59,35 Triliun, Ketua OJK Tekankan Kepercayaan Investor
OJK Targetkan Pasar...
OJK Targetkan Pasar Modal Sumbang Rp1.812 Triliun untuk Kebutuhan Investasi Nasional
Pertumbuhan Kredit Februari...
Pertumbuhan Kredit Februari 2026 Sedikit Lambat ke 9,37%, Perbankan Salurkan Rp8.559 T
Ratusan Mahasiswa Surabaya...
Ratusan Mahasiswa Surabaya Ikuti Edukasi Asuransi yang Digelar BRI Insurance
OJK dan Bareskrim Usut...
OJK dan Bareskrim Usut Dugaan Pidana Pasar Modal, MA Pastikan Dana Nasabah Aman
OJK Sebut Sekuritas...
OJK Sebut Sekuritas Goreng Saham BEBS Raup Untung Rp14,5 Triliun
Rekomendasi
OTT di Muara Enim dan...
OTT di Muara Enim dan Jakarta, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Presiden Prabowo Terima...
Presiden Prabowo Terima 8 Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka
Dari Iran ke Indonesia,...
Dari Iran ke Indonesia, Pesepeda Arezoo Tampil Memukau Lewat Sentuhan Ade Fitri Kirana
Berita Terkini
Implementasi PP TUNAS...
Implementasi PP TUNAS Harus Bisa Jaga Daya Saing Generasi Muda di Ekonomi Digital
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
BKI dan ASDP Perkuat...
BKI dan ASDP Perkuat Sinergi Keselamatan Kerja Melalui Audit SMK3
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
Infografis
10 Provinsi di Indonesia...
10 Provinsi di Indonesia dengan Jumlah PNS Terbanyak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved