Dapat APBN Rp149,81 Triliun, PUPR Siapkan Lima Program Utama di 2021
Senin, 14 Desember 2020 - 16:39 WIB
loading...
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) , membeberkan lima program utama kementerian yang dipimpinnya itu pada tahun 2021 mendatang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pertama adalah terkait masalah ketahanan pangan, yakni pembukaan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
“Jadi (food estate) di Kalimantan Tengah itu di Kabupaten Kapuas yang merupakan eks-proyek lahan gambut sejuta hektar. Kemudian di Sumatera Utara yakni di Humbang Hasundutan, serta di NTT yakni di Belu dan Sumba Tengah,” kata Basuki di Jakarta, Senin (14/12/2020).
Kemudian program PUPR yang kedua adalah dukungan pengembangan Kawasan Industri di Batang (Jateng) yakni seluas 4.500 hektare, dan di Subang (Jabar) sekitar 1.600 hektare. Hal ini akan dilakukan Basuki cs dengan pendekatan baru, karena PUPR akan menyiapkan semua prasarana dasar seperti jalan-jalan di kawasan tersebut, air bersih, rusun untuk tempat para pekerja, serta sistem sanitasinya.
Baca Juga : Kementerian PUPR Optimistis Capai Target 900 Ribu Unit Rumah
“Sehingga ketika saat inspektur masuk, tinggal membangun pabriknya. Kemudian nanti manajemennya akan diatur oleh Kementerian BUMN,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Basuki, ada juga program pengembangan lima destinasi pariwisata prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Dimana, sebelumnya pemerintah juga telah berencana untuk menggenjot pembangunan 10 Bali baru di tahun 2020 ini.
Namun dengan adanya pandemi Covid-19, anggaran untuk program tersebut memang tetap dipertahankan meskipun pengerjaannya berjalan lambat akibat adanya pendekatan protokol kesehatan. Karena, apabila misalnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 300 orang, nyatanya hanya bisa dikerjakan oleh 100 orang sehingga kecepatannya menjadi lambat.
“Maka akan diselesaikan sampai dengan pertengahan tahun 2021, dan kontraknya (berubah) dari single years menjadi multiyears,” kata Basuki.
Kemudian program yang keempat adalah program padat karya, dimana pada tahun 2020 program padat karya di Kementerian PUPR itu ada Rp12 triliun dan sampai saat ini sudah menyerap sekitar 700 ribu orang pekerja. Sehingga, pada tahun 2021 Basuki berencana memperbesar lagi anggaran program padat karya menjadi sekitar Rp16-18 triliun, untuk memperbanyak lapangan kerja.
Baca Juga : Sentimen Vaksin hingga Pemulihan Ekonomi Bikin Bisnis Properti Rebound Tahun Depan
Kemudian yang kelima, lanjut Basuki, yakni program penyelesaian tugas-tugas khusus dan tugas di proyek strategis nasional (PSN), yang sebelumnya telah diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan Komisi V DPR RI.
“Jadi itulah lima program utama Kementerian PUPR di 2021, termasuk juga untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional yang nanti akan kita selesaikan semuanya. Harapan kami untuk kementerian PUPR, semua pekerjaan rumah di PSN itu bisa kita selesaikan pada 2023 atau awal 2024,” tandasnya.
Seperti diketahui, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran APBN TA 2021 sebesar Rp149,81 triliun. Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan juga membuka lapangan pekerjaan akibat Pandemi Covid-19.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pertama adalah terkait masalah ketahanan pangan, yakni pembukaan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
“Jadi (food estate) di Kalimantan Tengah itu di Kabupaten Kapuas yang merupakan eks-proyek lahan gambut sejuta hektar. Kemudian di Sumatera Utara yakni di Humbang Hasundutan, serta di NTT yakni di Belu dan Sumba Tengah,” kata Basuki di Jakarta, Senin (14/12/2020).
Kemudian program PUPR yang kedua adalah dukungan pengembangan Kawasan Industri di Batang (Jateng) yakni seluas 4.500 hektare, dan di Subang (Jabar) sekitar 1.600 hektare. Hal ini akan dilakukan Basuki cs dengan pendekatan baru, karena PUPR akan menyiapkan semua prasarana dasar seperti jalan-jalan di kawasan tersebut, air bersih, rusun untuk tempat para pekerja, serta sistem sanitasinya.
Baca Juga : Kementerian PUPR Optimistis Capai Target 900 Ribu Unit Rumah
“Sehingga ketika saat inspektur masuk, tinggal membangun pabriknya. Kemudian nanti manajemennya akan diatur oleh Kementerian BUMN,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Basuki, ada juga program pengembangan lima destinasi pariwisata prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Dimana, sebelumnya pemerintah juga telah berencana untuk menggenjot pembangunan 10 Bali baru di tahun 2020 ini.
Namun dengan adanya pandemi Covid-19, anggaran untuk program tersebut memang tetap dipertahankan meskipun pengerjaannya berjalan lambat akibat adanya pendekatan protokol kesehatan. Karena, apabila misalnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 300 orang, nyatanya hanya bisa dikerjakan oleh 100 orang sehingga kecepatannya menjadi lambat.
“Maka akan diselesaikan sampai dengan pertengahan tahun 2021, dan kontraknya (berubah) dari single years menjadi multiyears,” kata Basuki.
Kemudian program yang keempat adalah program padat karya, dimana pada tahun 2020 program padat karya di Kementerian PUPR itu ada Rp12 triliun dan sampai saat ini sudah menyerap sekitar 700 ribu orang pekerja. Sehingga, pada tahun 2021 Basuki berencana memperbesar lagi anggaran program padat karya menjadi sekitar Rp16-18 triliun, untuk memperbanyak lapangan kerja.
Baca Juga : Sentimen Vaksin hingga Pemulihan Ekonomi Bikin Bisnis Properti Rebound Tahun Depan
Kemudian yang kelima, lanjut Basuki, yakni program penyelesaian tugas-tugas khusus dan tugas di proyek strategis nasional (PSN), yang sebelumnya telah diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan Komisi V DPR RI.
“Jadi itulah lima program utama Kementerian PUPR di 2021, termasuk juga untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional yang nanti akan kita selesaikan semuanya. Harapan kami untuk kementerian PUPR, semua pekerjaan rumah di PSN itu bisa kita selesaikan pada 2023 atau awal 2024,” tandasnya.
Seperti diketahui, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran APBN TA 2021 sebesar Rp149,81 triliun. Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan juga membuka lapangan pekerjaan akibat Pandemi Covid-19.
(her)
Lihat Juga :
