Bank Dunia Sarankan Indonesia Prioritaskan Reformasi Perpajakan
Kamis, 17 Desember 2020 - 14:29 WIB
loading...
Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan reformasi dalam sistem perpajakan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Laporan Bank Dunia edisi 2020 merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan reformasi dalam sistem perpajakan . Hal itu sebagai cara untuk meredakan tekanan fiskal dan membebaskan sumber daya untuk mendukung proses pemulihan Indonesia.
Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pajak penghasilan di antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan menaikkan cukai untuk produk-produk dengan eksternalitas kesehatan dan lingkungan yang negatif - seperti bahan bakar fosil, tembakau, minuman yang dimaniskan dengan gula, dan kantong plastik.
(Baca Juga: Perkuat Sistem Perpajakan, Ditjen Pajak Gandeng LG CNS dan Deloitte Consulting)
Laporan ini juga membahas kebijakan ketahanan pangan Indonesia dan mencakup kemungkinan strategi untuk memperkuat sistem pertanian dan pangan negara.
"Harga pangan di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia, dan tantangan utama di sektor ini terkait dengan peningkatan keterjangkauan dan nilai gizi pangan, terutama bagi segmen masyarakat miskin," ujar Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doom dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Di antara rekomendasi dalam laporan tersebut adalah pergeseran dari fokus pada peningkatan output ke peningkatan produktivitas tanaman dan ternak, peningkatan diversifikasi tanaman, dan beralih dari melindungi pasar domestik dengan pembatasan impor menjadi mendukung peningkatan daya saing pertanian.
(Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Aturan Perpajakan dalam UU Cipta Kerja Bisa Ciptakan Inovasi Usaha)
"Pandemi telah membawa peluang untuk mengubah sistem pertanian pangan Indonesia. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengalihan fokus pada ketahanan pangan di luar swasembada beras dan makanan pokok ke pertimbangan yang lebih seimbang tentang ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan untuk semua, didukung oleh kebijakan baru dan peningkatan belanja publik," kata Ralph.
Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pajak penghasilan di antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan menaikkan cukai untuk produk-produk dengan eksternalitas kesehatan dan lingkungan yang negatif - seperti bahan bakar fosil, tembakau, minuman yang dimaniskan dengan gula, dan kantong plastik.
(Baca Juga: Perkuat Sistem Perpajakan, Ditjen Pajak Gandeng LG CNS dan Deloitte Consulting)
Laporan ini juga membahas kebijakan ketahanan pangan Indonesia dan mencakup kemungkinan strategi untuk memperkuat sistem pertanian dan pangan negara.
"Harga pangan di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia, dan tantangan utama di sektor ini terkait dengan peningkatan keterjangkauan dan nilai gizi pangan, terutama bagi segmen masyarakat miskin," ujar Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doom dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Di antara rekomendasi dalam laporan tersebut adalah pergeseran dari fokus pada peningkatan output ke peningkatan produktivitas tanaman dan ternak, peningkatan diversifikasi tanaman, dan beralih dari melindungi pasar domestik dengan pembatasan impor menjadi mendukung peningkatan daya saing pertanian.
(Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Aturan Perpajakan dalam UU Cipta Kerja Bisa Ciptakan Inovasi Usaha)
"Pandemi telah membawa peluang untuk mengubah sistem pertanian pangan Indonesia. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengalihan fokus pada ketahanan pangan di luar swasembada beras dan makanan pokok ke pertimbangan yang lebih seimbang tentang ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan untuk semua, didukung oleh kebijakan baru dan peningkatan belanja publik," kata Ralph.
(fai)
Lihat Juga :
