Thailand-Australia Aja Garap Produk Halal, Sayang Jika Dilewatkan Indonesia
Senin, 21 Desember 2020 - 12:10 WIB
loading...
Sampai saat ini kita belum optimal dalam supply chain produk halal. Bahkan, diambil negara lain yang notabene bukan mayoritas muslim, seperti Thailand dan Australia. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mulai membangun kawasan industri halal , mengiringi kesadaran masyarakat Indonesia dan dunia terhadap penggunaan produk halal yang semakin meningkat. Konsumsi produk halal di pasar dunia pada 2018 mencapai USD2,2 triliun. Jumlah itu diprediksi akan terus meningkat dan pada 2024 konsumsi mencapai USD3,2 triliun. Sebuah nilai ekonomi yang sayang untuk dilewatkan oleh Indonesia.
(Baca Juga: Industri Halal Kian Menjalar, Bakal Punya Enam Kawasan Industri )
Pengamat ekonomi syariah Azis Budi Setiawan mengatakan, pengembangan industri halal di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Secara sosiologi, mayoritas pendidikan Indonesia beragama muslim. Mereka membutuhkan produk-produk halal. Peluangnya terbuka lebar apalagi saat ini tren pertumbuhan muslim kelas menengah yang konsen terhadap produk dan jasa halal semakin meluas.
“Itu menuntut adanya kawasan industri halal. Yang lebih penting lagi, potensi pasar global besar terkait kebutuhan produk halal. Sampai saat ini kita belum optimal dalam supply chain produk halal. Bahkan, diambil negara lain yang notabene bukan mayoritas muslim, seperti Thailand dan Australia,” ujarnya saat dihubungi SINDONews.
Kedua negara tersebut, menurut Azis, sangat konsen dengan produk halal dan menyiapkan rantai logistik. Itu membuat mereka bisa bersaing dan memanfaatkan perkembangan industri halal di dunia. Indonesia juga kalah dengan negara tetangga, Malaysia. Negeri jiran itu sudah memiliki 20 kawasan industri halal.
Pasarnya tidak hanya di kawasan ASEAN. Orang-orang Timur Tengah dan masyarakat muslim di Eropa merupakan konsumen potensial. Pengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI itu menerangkan Indonesia harus membuat masterplan dan kerangka pengembangan industri halal dan ekosistemnya yang jelas.
“Selanjutnya, harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan sistem dan masterplan tersebut agar benar-benar terwujud. Kita telah memiliki modal dasar. Kawasan-kawasan industri yang belum optimal bisa diintegrasikan jadi supply chain produk halal,” tuturnya.
Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Maka, pengembangan industri halal ini akan membuka lapangan kerja yang besar. Selain pasar domestik, Indonesia harus langsung berorientasi ke ekspor.
(Baca Juga: Fintech Lending Syariah Dorong Pengembangan Industri Halal )
Pandemi Covid-19 mengubah peta supply chain dan produk yang dibutuhkan pasar. Produk halal ini sangat luas, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, busana, hingga pariwisata. Beberapa waktu lalu, Indonesia menggaungkan pengembangan wisata halal. Indonesia punya keunggulan dari sisi infrastruktur sehingga akan memudahkan pemasarannya.
Pariwisata juga dianggap tepat karena hasilnya langsung dirasakan. Industri turunannya banyak, mulai dari jasa transportasi, penginapan, makanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga pemandu wisata. Semua itu akan langsung merasakan dampak ekonominya. Sekarang situasi berubah karena pandemi yang membuat seluruh aktivitas dibatasi.
Azis mengungkapkan semua negara saat ini mengutamakan kebutuhan dalam negerinya. Masyarakat dunia sekarang lebih mementingkan pembelian produk kebutuhan pokok, makanan dan minuman. Situasi ini kesempatan pemerintah untuk memproduksi dan menjaga ketersediaan pangan.
“Nanti terkoneksi dengan isu kemandirian dan ketahanan pangan. Sekali jalan langsung memperkuat domestik dan value chain. Rantai nilai global cenderung berantakan dengan kondisi Covid-19. Banyak logistik yang terhenti. Kecenderungannya, industri membangun klaster-klaster dalam rezim (sendiri), memperkuat domestik masing-masing,” pungkasnya.
(Baca Juga: Industri Halal Kian Menjalar, Bakal Punya Enam Kawasan Industri )
Pengamat ekonomi syariah Azis Budi Setiawan mengatakan, pengembangan industri halal di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Secara sosiologi, mayoritas pendidikan Indonesia beragama muslim. Mereka membutuhkan produk-produk halal. Peluangnya terbuka lebar apalagi saat ini tren pertumbuhan muslim kelas menengah yang konsen terhadap produk dan jasa halal semakin meluas.
“Itu menuntut adanya kawasan industri halal. Yang lebih penting lagi, potensi pasar global besar terkait kebutuhan produk halal. Sampai saat ini kita belum optimal dalam supply chain produk halal. Bahkan, diambil negara lain yang notabene bukan mayoritas muslim, seperti Thailand dan Australia,” ujarnya saat dihubungi SINDONews.
Kedua negara tersebut, menurut Azis, sangat konsen dengan produk halal dan menyiapkan rantai logistik. Itu membuat mereka bisa bersaing dan memanfaatkan perkembangan industri halal di dunia. Indonesia juga kalah dengan negara tetangga, Malaysia. Negeri jiran itu sudah memiliki 20 kawasan industri halal.
Pasarnya tidak hanya di kawasan ASEAN. Orang-orang Timur Tengah dan masyarakat muslim di Eropa merupakan konsumen potensial. Pengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI itu menerangkan Indonesia harus membuat masterplan dan kerangka pengembangan industri halal dan ekosistemnya yang jelas.
“Selanjutnya, harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan sistem dan masterplan tersebut agar benar-benar terwujud. Kita telah memiliki modal dasar. Kawasan-kawasan industri yang belum optimal bisa diintegrasikan jadi supply chain produk halal,” tuturnya.
Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Maka, pengembangan industri halal ini akan membuka lapangan kerja yang besar. Selain pasar domestik, Indonesia harus langsung berorientasi ke ekspor.
(Baca Juga: Fintech Lending Syariah Dorong Pengembangan Industri Halal )
Pandemi Covid-19 mengubah peta supply chain dan produk yang dibutuhkan pasar. Produk halal ini sangat luas, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, busana, hingga pariwisata. Beberapa waktu lalu, Indonesia menggaungkan pengembangan wisata halal. Indonesia punya keunggulan dari sisi infrastruktur sehingga akan memudahkan pemasarannya.
Pariwisata juga dianggap tepat karena hasilnya langsung dirasakan. Industri turunannya banyak, mulai dari jasa transportasi, penginapan, makanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga pemandu wisata. Semua itu akan langsung merasakan dampak ekonominya. Sekarang situasi berubah karena pandemi yang membuat seluruh aktivitas dibatasi.
Azis mengungkapkan semua negara saat ini mengutamakan kebutuhan dalam negerinya. Masyarakat dunia sekarang lebih mementingkan pembelian produk kebutuhan pokok, makanan dan minuman. Situasi ini kesempatan pemerintah untuk memproduksi dan menjaga ketersediaan pangan.
“Nanti terkoneksi dengan isu kemandirian dan ketahanan pangan. Sekali jalan langsung memperkuat domestik dan value chain. Rantai nilai global cenderung berantakan dengan kondisi Covid-19. Banyak logistik yang terhenti. Kecenderungannya, industri membangun klaster-klaster dalam rezim (sendiri), memperkuat domestik masing-masing,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
