Miliarder Tetap Kaya Raya di Tengah Pandemi
Kamis, 31 Desember 2020 - 06:00 WIB
loading...
A
A
A
Untuk membantu ekonomi bertumbuh, pemberlakuan pajak khusus bagi para miliarder adalah solusi terbaik. Perlu kebijaksanaan bagi para miliarder untuk lebih peduli kepada lingkungannya dengan pemberlakuan pajak yang tinggi. Sebab, banyak miliarder justru kerap menyembunyikan asetnya, melimpahkan asetnya ke anaknya, serta menyumbangkan kekayaannya ke lembaga amal untuk mendukung kepentingan bisnisnya sendiri.
Dalam pandangan Ana Arendar, Kepala Kampanye Ketidakadilan Oxfam, orang kaya memegang uang lebih banyak saat pandemi itu membuktikan sistem ekonomi global tidak sesuai dengan tujuan utamanya. "Hanya sedikit orang yang menguasai kekayaan dan jutaan rakyat mengalami penderitaan," katanya dilansir The Guardian.
Dia mengatakan, itu disebabkan pemerintah global tidak bergerak untuk mengatasi ketimpangan sosial. Arendar pun mengajukan solusi pajak miliarder untuk membedakan antara miliarder dengan orang biasa. Nantinya, dana pajak tersebut bisa digunakan mengatasi pandemi. "Dana pajak miliarder bisa digunakan untuk membantu kaum miskin yang membutuhkan untuk pendidikan, kesehatan, perumahan dan makanan dalam bentuk subsidi," kata Sudhir Thomas Vadaketh, peneliti dari Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew, Singapura.
Upaya pemulihan ekonomi di saat pandemi seperti sekarang ini memang sangat tergantung dengan kebijakan fiskal dan ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan.
Wacana pajak khusus bagi miliarder sangat menguat di AS. Politikus AS yang serius mengampanyekan pajak bagi miliarder adalah anggota parlemen Ilhan Omar dari Partai Demokrat. Hal senada juga diungkapkan Senator Bernie Sanders. Dia mendukung usulan undang-undang pajak bagi miliarder di saat krisis untuk menjamin perawatan kesehatan bagi rakyat AS. "Di saat krisis seperti ini, kita memiliki pilihan fundamental untuk dibuat," kata Sanders.
Fenomena tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di AS , tetapi di banyak negara. Misalnya, kelompok oposisi di Argentina, mengkhawatirkan kebijakan pajak bagi orang kaya justru tidak akan menarik investasi. "Pajak bagi orang kaya justru seperti penyitaan," kata ketua partai kanan-tengah Juntos por el Cambio, dilansir BBC.
Jonathan Soros, CEO JS Capital Management, mengusulkan agar pajak miliarder seharusnya dikelola secara independen baik oleh pemerintah atau dilimpahkan ke lembaga lain. "Nantinya, lembaga independen itu yang membuat kesepakatan dengan miliarder tentang penggunaan pajak tersebut," ujarnya. Dia menilai, hal itu akan menghasilkan suatu yang baik karena ada upaya membangun kesadaran para miliarder. (andika h mustaqim)
Dalam pandangan Ana Arendar, Kepala Kampanye Ketidakadilan Oxfam, orang kaya memegang uang lebih banyak saat pandemi itu membuktikan sistem ekonomi global tidak sesuai dengan tujuan utamanya. "Hanya sedikit orang yang menguasai kekayaan dan jutaan rakyat mengalami penderitaan," katanya dilansir The Guardian.
Dia mengatakan, itu disebabkan pemerintah global tidak bergerak untuk mengatasi ketimpangan sosial. Arendar pun mengajukan solusi pajak miliarder untuk membedakan antara miliarder dengan orang biasa. Nantinya, dana pajak tersebut bisa digunakan mengatasi pandemi. "Dana pajak miliarder bisa digunakan untuk membantu kaum miskin yang membutuhkan untuk pendidikan, kesehatan, perumahan dan makanan dalam bentuk subsidi," kata Sudhir Thomas Vadaketh, peneliti dari Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew, Singapura.
Upaya pemulihan ekonomi di saat pandemi seperti sekarang ini memang sangat tergantung dengan kebijakan fiskal dan ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan.
Wacana pajak khusus bagi miliarder sangat menguat di AS. Politikus AS yang serius mengampanyekan pajak bagi miliarder adalah anggota parlemen Ilhan Omar dari Partai Demokrat. Hal senada juga diungkapkan Senator Bernie Sanders. Dia mendukung usulan undang-undang pajak bagi miliarder di saat krisis untuk menjamin perawatan kesehatan bagi rakyat AS. "Di saat krisis seperti ini, kita memiliki pilihan fundamental untuk dibuat," kata Sanders.
Fenomena tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di AS , tetapi di banyak negara. Misalnya, kelompok oposisi di Argentina, mengkhawatirkan kebijakan pajak bagi orang kaya justru tidak akan menarik investasi. "Pajak bagi orang kaya justru seperti penyitaan," kata ketua partai kanan-tengah Juntos por el Cambio, dilansir BBC.
Jonathan Soros, CEO JS Capital Management, mengusulkan agar pajak miliarder seharusnya dikelola secara independen baik oleh pemerintah atau dilimpahkan ke lembaga lain. "Nantinya, lembaga independen itu yang membuat kesepakatan dengan miliarder tentang penggunaan pajak tersebut," ujarnya. Dia menilai, hal itu akan menghasilkan suatu yang baik karena ada upaya membangun kesadaran para miliarder. (andika h mustaqim)
(poe)
Lihat Juga :