Defisit APBN Melebar di 2020, Pemerintah Klaim Lebih Oke dari Negara ASEAN
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2020 adalah tahun luar biasa bagi seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi Covid-19 seakan mengulang sejarah wabah besar seabad yang silam dan menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan dan ekonomi secara signifikan di seluruh negara termasuk Indonesia.
Pemerintah bergerak cepat dan APBN telah menjadi instrumen yang paling efektif untuk menahan pemburukan. Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, defisit APBN tercatat sejumlah Rp956,3T atau 6,09% PDB. Realisasi ini lebih baik daripada asumsi 6,34% di Perpres 72/2020.
Defisit 6,09% ini masih relatif lebih kecil dibanding banyak negara ASEAN maupun G20. Rinciannya, defisit Malaysia tercatat 6,5% PDB, Filipina 8,1%, India 13,1%, Jerman 8,2%, Perancis 10,8%, Amerika Serikat 18,7% dari PDB. ( Baca juga:Defisit Terus Naik, APBN 2020 Tekor Rp956,3 Triliun )
“Meskipun relatif kecil dibandingkan negara-negara lain, APBN Indonesia telah bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi,” ungkap Febrio Kacaribu di Jakarta, Senin (11/1/2021).
Realokasi dan refocusing serta akselerasi belanja yang dilakukan diarahkan untuk mengatasi tiga fokus utama: mengatasi gangguan kesehatan, melindungi konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan serta mendukung kegiatan usaha terutama UMKM.
Dampak pandemi Covid-19 yang besar telah menghambat mata pencaharian sebagian masyarakat dan meningkatkan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020. Dari laporan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 tercatat sebesar 7,07%, naik signifikan dibandingkan Agustus 2019 5,28% atau Februari 4,99% sebagai dampak kontraksi PDB akibat pandemi Covid-19. Eskalasi belanja yang cukup besar digunakan untuk menahan dampak negatif tersebut.
"Belanja Bansos difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dengan membantu konsumsi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program bantuan sosial antara lain PKH, bantuan sembako, dan bansos tunai," katanya. ( Baca juga:Bentley Bentayga Hybrid Bisa Tempuh 863 Kilometer Sekali Jalan )
Sementara dukungan UMKM dilakukan dalam bentuk subsidi bunga UMKM, penjaminan kredit UMKM, dan banpres pelaku usaha mikro (BPUM). Berbagai program tersebut sangat penting untuk bantalan bagi UMKM untuk tetap bertahan dan membantu memfasilitasi proses transisi ketenagakerjaan dari sektor formal ke sektor informal selama masa pandemi.
Dengan disalurkannya program-program ini di tahun 2020, belanja bantuan sosial tumbuh sangat tinggi mencapai 82,3% (yoy). "Tingginya realisasi belanja bantuan sosial di tahun 2020 adalah bukti bahwa APBN ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan di masa pandemi,” tandasnya.
Pemerintah bergerak cepat dan APBN telah menjadi instrumen yang paling efektif untuk menahan pemburukan. Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, defisit APBN tercatat sejumlah Rp956,3T atau 6,09% PDB. Realisasi ini lebih baik daripada asumsi 6,34% di Perpres 72/2020.
Defisit 6,09% ini masih relatif lebih kecil dibanding banyak negara ASEAN maupun G20. Rinciannya, defisit Malaysia tercatat 6,5% PDB, Filipina 8,1%, India 13,1%, Jerman 8,2%, Perancis 10,8%, Amerika Serikat 18,7% dari PDB. ( Baca juga:Defisit Terus Naik, APBN 2020 Tekor Rp956,3 Triliun )
“Meskipun relatif kecil dibandingkan negara-negara lain, APBN Indonesia telah bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi,” ungkap Febrio Kacaribu di Jakarta, Senin (11/1/2021).
Realokasi dan refocusing serta akselerasi belanja yang dilakukan diarahkan untuk mengatasi tiga fokus utama: mengatasi gangguan kesehatan, melindungi konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan serta mendukung kegiatan usaha terutama UMKM.
Dampak pandemi Covid-19 yang besar telah menghambat mata pencaharian sebagian masyarakat dan meningkatkan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020. Dari laporan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 tercatat sebesar 7,07%, naik signifikan dibandingkan Agustus 2019 5,28% atau Februari 4,99% sebagai dampak kontraksi PDB akibat pandemi Covid-19. Eskalasi belanja yang cukup besar digunakan untuk menahan dampak negatif tersebut.
"Belanja Bansos difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dengan membantu konsumsi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program bantuan sosial antara lain PKH, bantuan sembako, dan bansos tunai," katanya. ( Baca juga:Bentley Bentayga Hybrid Bisa Tempuh 863 Kilometer Sekali Jalan )
Sementara dukungan UMKM dilakukan dalam bentuk subsidi bunga UMKM, penjaminan kredit UMKM, dan banpres pelaku usaha mikro (BPUM). Berbagai program tersebut sangat penting untuk bantalan bagi UMKM untuk tetap bertahan dan membantu memfasilitasi proses transisi ketenagakerjaan dari sektor formal ke sektor informal selama masa pandemi.
Dengan disalurkannya program-program ini di tahun 2020, belanja bantuan sosial tumbuh sangat tinggi mencapai 82,3% (yoy). "Tingginya realisasi belanja bantuan sosial di tahun 2020 adalah bukti bahwa APBN ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan di masa pandemi,” tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
