Startup Fintech Bakal Menjamur, OJK Siapkan Sandbox
Sabtu, 16 Januari 2021 - 14:04 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah fasilitas dalam mengantisipasi pertumbuhan startup teknologi keuangan (financial technology/fintech) yang semakin beragam.
Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya telah menginisiasi pelaksanaan regulatory sandbox dengan menerapkan prinsip same business, same risks, and same rules untuk meminimalkan terjadinya regulatory arbitrage. "Penerapan prinsip ini juga akan memperhatikan tingkat materialitasnya bagi sektor jasa keuangan," kata Wimboh di Jakarta, Sabtu (16/1/2021).
(Baca juga: Duh, Tingkat Melek Keuangan Kita Kalah Jauh oleh China dan India )
Menurut dia, ekosistem digital terintegrasi dari hulu sampai hilir yang termasuk penyediaan alternatif pembiayaan sampai dengan pemasaran produk usahanya bagi UMKM dan ultra mikro secara digital akan terus diperluas.
Dntaranya digitalisasi proses KUR sebagaimana pilot project-nya telah sukses dilakukan di Bali, digitalisasi Bank Wakaf Mikro, dan juga pengembangan lebih lanjut platform marketplace digital yang disebut “UMKM-MU” untuk membuka akses pasar dan pembiayaan di daerah-daerah yang usahanya terkendala akibat pandemi. "Hal ini juga akan didukung dengan kolaborasi antara industri BPR dengan P2P Lending melalui skema channeling dan referral," bebernya.
(Baca juga: Wanti-wanti Industri Fintech Jaga Rasio Kredit Macet )
Lalu, mendorong industri jasa keuangan untuk melakukan transformasi digital baik dari proses bisnis, distribution channel sampai dengan struktur kelembagaannya dengan memperluas kesempatan bagi industri jasa keuangan untuk menjalankan aktivitas berbasis digital dengan penerapan manajemen risiko yang memadai.
"Mendukung upaya ini, proses persetujuan produk jasa keuangan berbasis digital akan kami percepat dan integrasikan," tandasnya.
Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya telah menginisiasi pelaksanaan regulatory sandbox dengan menerapkan prinsip same business, same risks, and same rules untuk meminimalkan terjadinya regulatory arbitrage. "Penerapan prinsip ini juga akan memperhatikan tingkat materialitasnya bagi sektor jasa keuangan," kata Wimboh di Jakarta, Sabtu (16/1/2021).
(Baca juga: Duh, Tingkat Melek Keuangan Kita Kalah Jauh oleh China dan India )
Menurut dia, ekosistem digital terintegrasi dari hulu sampai hilir yang termasuk penyediaan alternatif pembiayaan sampai dengan pemasaran produk usahanya bagi UMKM dan ultra mikro secara digital akan terus diperluas.
Dntaranya digitalisasi proses KUR sebagaimana pilot project-nya telah sukses dilakukan di Bali, digitalisasi Bank Wakaf Mikro, dan juga pengembangan lebih lanjut platform marketplace digital yang disebut “UMKM-MU” untuk membuka akses pasar dan pembiayaan di daerah-daerah yang usahanya terkendala akibat pandemi. "Hal ini juga akan didukung dengan kolaborasi antara industri BPR dengan P2P Lending melalui skema channeling dan referral," bebernya.
(Baca juga: Wanti-wanti Industri Fintech Jaga Rasio Kredit Macet )
Lalu, mendorong industri jasa keuangan untuk melakukan transformasi digital baik dari proses bisnis, distribution channel sampai dengan struktur kelembagaannya dengan memperluas kesempatan bagi industri jasa keuangan untuk menjalankan aktivitas berbasis digital dengan penerapan manajemen risiko yang memadai.
"Mendukung upaya ini, proses persetujuan produk jasa keuangan berbasis digital akan kami percepat dan integrasikan," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
