Proyek Stragis Nasional Hulu Migas Terhambat Pandemi Covid-19
loading...
A
A
A
JAKARTA - Satuan Kerja Khsusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan kondisi sejumlah proyek startegis nasional (PSN) hulu migas yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga berpotensi molor dari target. Sejumlah proyek strategis nasional tersebut diantaranya proyek LNG Abadi Masela di Maluku, Tangguh Train 3 di Papua Barat, Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru di Jawa Timur dan proyek Indonesia Deepwater Development Project di Kalimantan Timur.
"Proyek-proyek ini mengalami sedikit hambatan akibat terdampak kondisi Covid-19. Prediksinya akan mengalami kemunduruan," ungkap Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno saat webminar Akamigas, di Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Menurut dia proyek Tangguh Train 3 yang dikelola oleh BP Indonesia dan Proyek JTB oleh Pertamina EP Cepu diproyeksikan akan mengalami kemunduran dua sampai tiga bulan dari rencana target operasi pada 2021 mendatang. Pihaknya menjelaskan bahwa kedua proyek proyek tersebut terhambat karena kontraktor memangkas jumlah pekerja di lapangan akibat kebijakan pembatasan pergerakan.
"Misalnya di proyek Tangguh Train 3 yang awalnya berjumlah 13.000 orang saat ini hanya 6.000 orang. Sama seperti dengan JTB sehingga prediksi tahun depan sedikit mengalami kemunduran," jelasnya.
Sementara proyek LNG Abadi Masela juga mengalami keterlambatan karena peralatan yang diimpor mengalami hambatan. Hal itu lantaran sejumlah negara tujuan impor menerapkan karantina wilayah sehingga pergerakan logistik menejadi terganggu. Guna mencari solusi atas persoalan tersebut rencananya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dengan CEO dan Presiden Direktur Inpex Corporation Takayuki Ueda akan melakukan pertemuan pada pekan depan.
"Selasa besok, Menteri ESDM akan melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur Inpex Corporation Takayuki Ueda untuk membahas bersama," kata dia.
Terkait proyek strategis nasional lainnya yakni Indonesian Deepwater Development (IDD) belum menjukkan progres yang signifikan. Saat ini, imbuhnya, SKK Migas masih menunggu penyerahan revisi rencana pengembangan (PoD) IDD tahap II dari pihak Chevron selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
"IDD belum bergerak dan masih sedang menyiapkan PoD yang notabennya disetujui pemerintah yang saat ini belum ada," kata dia.
"Proyek-proyek ini mengalami sedikit hambatan akibat terdampak kondisi Covid-19. Prediksinya akan mengalami kemunduruan," ungkap Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno saat webminar Akamigas, di Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Menurut dia proyek Tangguh Train 3 yang dikelola oleh BP Indonesia dan Proyek JTB oleh Pertamina EP Cepu diproyeksikan akan mengalami kemunduran dua sampai tiga bulan dari rencana target operasi pada 2021 mendatang. Pihaknya menjelaskan bahwa kedua proyek proyek tersebut terhambat karena kontraktor memangkas jumlah pekerja di lapangan akibat kebijakan pembatasan pergerakan.
"Misalnya di proyek Tangguh Train 3 yang awalnya berjumlah 13.000 orang saat ini hanya 6.000 orang. Sama seperti dengan JTB sehingga prediksi tahun depan sedikit mengalami kemunduran," jelasnya.
Sementara proyek LNG Abadi Masela juga mengalami keterlambatan karena peralatan yang diimpor mengalami hambatan. Hal itu lantaran sejumlah negara tujuan impor menerapkan karantina wilayah sehingga pergerakan logistik menejadi terganggu. Guna mencari solusi atas persoalan tersebut rencananya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dengan CEO dan Presiden Direktur Inpex Corporation Takayuki Ueda akan melakukan pertemuan pada pekan depan.
"Selasa besok, Menteri ESDM akan melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur Inpex Corporation Takayuki Ueda untuk membahas bersama," kata dia.
Terkait proyek strategis nasional lainnya yakni Indonesian Deepwater Development (IDD) belum menjukkan progres yang signifikan. Saat ini, imbuhnya, SKK Migas masih menunggu penyerahan revisi rencana pengembangan (PoD) IDD tahap II dari pihak Chevron selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
"IDD belum bergerak dan masih sedang menyiapkan PoD yang notabennya disetujui pemerintah yang saat ini belum ada," kata dia.
(akr)