Sukiryanto Tanya ke Bu Sri Mulyani: Bagaimana Kalau Perusahaan Mau Vaksinasi Mandiri
loading...
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan tetap fleksibel pada setiap kebijakan yang dibuat terkait pandemi Covid-19 saat rapat kerja dengan DPD RI. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan melakukan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan tetap fleksibel pada setiap kebijakan yang dibuat terkait pandemi Covid-19.
"Pak Sukiryanto (anggota DPD) tadi tanya, Bu kalau ada perusahaan besar mau vaksinasi dan mereka punya anggaran sendiri, apakah tidak sebaiknya diperbolehkan? Itu yang selanjutnya kita akan terus pertimbangkan Pak,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (19/1/2021).
Menurutnya, Presiden Jokowi juga telah meminta pihaknya dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyesuaikan kebijakan. Termasuk di antaranya mengenai kebijakan vaksinasi covid-19 secara mandiri.
"Kalau ada partisipasi masyarakat, perusahaan, ya mungkin itu sesuatu yang bisa kita akomodasi,” jelasnya.
Kendati demikian, kebijakan Presiden Jokowi mengenai vaksinasi corona gratis adalah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin. Sehingga ketahanan minimal atau herd immunity bisa tercapai di Indonesia.
"Namun kalau nanti bisa ada yang berbayar, perusahaan yang ingin melakukan arrangement, yang penting adalah Kementerian Kesehatan bisa menetapkan bahwa kita meyakinkan seluruh rakyat, kita bisa mendapatkan vaksinasi,” tandasnya.
"Pak Sukiryanto (anggota DPD) tadi tanya, Bu kalau ada perusahaan besar mau vaksinasi dan mereka punya anggaran sendiri, apakah tidak sebaiknya diperbolehkan? Itu yang selanjutnya kita akan terus pertimbangkan Pak,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (19/1/2021).
Menurutnya, Presiden Jokowi juga telah meminta pihaknya dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyesuaikan kebijakan. Termasuk di antaranya mengenai kebijakan vaksinasi covid-19 secara mandiri.
"Kalau ada partisipasi masyarakat, perusahaan, ya mungkin itu sesuatu yang bisa kita akomodasi,” jelasnya.
Kendati demikian, kebijakan Presiden Jokowi mengenai vaksinasi corona gratis adalah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin. Sehingga ketahanan minimal atau herd immunity bisa tercapai di Indonesia.
"Namun kalau nanti bisa ada yang berbayar, perusahaan yang ingin melakukan arrangement, yang penting adalah Kementerian Kesehatan bisa menetapkan bahwa kita meyakinkan seluruh rakyat, kita bisa mendapatkan vaksinasi,” tandasnya.
(akr)
Explore More