Lembaga Pengelola Investasi, Ikhtiar Mandiri dengan Dana Abadi
Senin, 25 Januari 2021 - 06:04 WIB
loading...
A
A
A
“Ini konfigurasi yang sama dilihat oleh investor ketika nanti akan masuk ke INA. Meski sudah ada kisah sukses di negara lain, pertimbangan masuk ke INA lebih pada masalah-masalah yang sudah ada di Indonesia ketika investor masuk di BKPM,” jelas Yusuf.
Dalam lima tahun terakhir, kinerja pembangunan di Indonesia tidak secemerlang yang diharapkan pemerintah. Di sisi lain, ruang di APBN untuk melakukan investasi, terutama pos pembelanjaan infrastruktur mulai terbatas. Apalagi, defisit APBN dibatasi hanya sampai 3%.
Sementara, pembiayaan melalui BUMN yang diminta membantu pembangunan infrastruktur juga terbatas. Maka itu, gencarnya pembangunan infrastruktur selama lima tahun terakhir selaras dengan meroketnya utang BUMN, khususnya di sektor konstruksi.
Yusuf belum bisa membandingkan efektivitas LPI dengan pembiayaan bilateral atau surat utang karena belum ada instrument investasinya. Namun, dirinya menilai LPI lebih beragam pilihannya dalam menawarkan investasi dan peruntukkannya juga bisa lebih spesifik.
“Dengan adanya INA, ini bisa membantu penyelesaian masalah yang tidak bisa diakomodir oleh surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga nantinya bisa lebih spesifik,” terangnya.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tak Capai 7 Persen, Listrik Oversupply
Yusuf menekankan prinsip pengawasan harus setara dengan lembaga pemerintahan lainnya yang diawasi penuh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah itu demi menghindari potensi korupsi, seperti halnya kasus beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan skandal SWF Malaysia yaitu 1MDB.
Sebagai informasi, berdasarkan data Statista pada Juli 2020, terdapat sepuluh SWF terbesar di dunia. Urutan puncak diduduki Norway Government Pension Fund Global (Norwegia) dengan dana kelolaan USD1,18 triliun. Di posisi kedua adalah China Investment Corporation (China) dengan dana kelolaan USD940,6 miliar.
Posisi ketiga ditempati Abu Dhabi Investment Authority (UEA) dengan dana kelolaan mencapai USD 579,6 miliar. Kemudian, disusul Kuwait Investment Authority dengan nilai dana USD 533,6 miliar, Hong Kong Monetary Authority KMA Investment Portofolio (China Hong Kong) sebesar USD 528 miliar, dan GIC Private Limited (Singapura) USD 453,2 miliar.
Empat lainnya secara berurutan yaitu SAFE Investment Company (China) dengan jumlah dana kelola USD417,8 miliar, Temasek Holdings (Singapura) USD 375,3 miliar, Public Investment Fund sebesar USD360 miliar dan National Council for Social Security Fund (China) USD325 miliar.
Dalam lima tahun terakhir, kinerja pembangunan di Indonesia tidak secemerlang yang diharapkan pemerintah. Di sisi lain, ruang di APBN untuk melakukan investasi, terutama pos pembelanjaan infrastruktur mulai terbatas. Apalagi, defisit APBN dibatasi hanya sampai 3%.
Sementara, pembiayaan melalui BUMN yang diminta membantu pembangunan infrastruktur juga terbatas. Maka itu, gencarnya pembangunan infrastruktur selama lima tahun terakhir selaras dengan meroketnya utang BUMN, khususnya di sektor konstruksi.
Yusuf belum bisa membandingkan efektivitas LPI dengan pembiayaan bilateral atau surat utang karena belum ada instrument investasinya. Namun, dirinya menilai LPI lebih beragam pilihannya dalam menawarkan investasi dan peruntukkannya juga bisa lebih spesifik.
“Dengan adanya INA, ini bisa membantu penyelesaian masalah yang tidak bisa diakomodir oleh surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga nantinya bisa lebih spesifik,” terangnya.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tak Capai 7 Persen, Listrik Oversupply
Yusuf menekankan prinsip pengawasan harus setara dengan lembaga pemerintahan lainnya yang diawasi penuh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah itu demi menghindari potensi korupsi, seperti halnya kasus beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan skandal SWF Malaysia yaitu 1MDB.
Sebagai informasi, berdasarkan data Statista pada Juli 2020, terdapat sepuluh SWF terbesar di dunia. Urutan puncak diduduki Norway Government Pension Fund Global (Norwegia) dengan dana kelolaan USD1,18 triliun. Di posisi kedua adalah China Investment Corporation (China) dengan dana kelolaan USD940,6 miliar.
Posisi ketiga ditempati Abu Dhabi Investment Authority (UEA) dengan dana kelolaan mencapai USD 579,6 miliar. Kemudian, disusul Kuwait Investment Authority dengan nilai dana USD 533,6 miliar, Hong Kong Monetary Authority KMA Investment Portofolio (China Hong Kong) sebesar USD 528 miliar, dan GIC Private Limited (Singapura) USD 453,2 miliar.
Empat lainnya secara berurutan yaitu SAFE Investment Company (China) dengan jumlah dana kelola USD417,8 miliar, Temasek Holdings (Singapura) USD 375,3 miliar, Public Investment Fund sebesar USD360 miliar dan National Council for Social Security Fund (China) USD325 miliar.
(ynt)
Lihat Juga :
