Cegah Praktik Lancung di BUMN, Menteri Erick Gandeng BPKP
Selasa, 26 Januari 2021 - 17:01 WIB
loading...
foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP pada Selasa (26/1/2021).
Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan perseroan pelat merah. Erick mengatakan, Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mendorong penguatan dan peningkatan tata kelola yang baik.
"Khususnya di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN dengan senantiasa mengimplementasikan penerapan good corporate governance (GCG) dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya," ujar Erick melalui siaran pers. ( Baca juga:Semangati Wirausahawan, Menteri Erick: Jangan Kalah oleh Keadaan! )
Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian level kapabilitas APIP Kementerian BUMN berdasarkan kriteria internal auditor capability model (IACM) dari BPKP yang terus menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya selama empat tahun terakhir.
Baca juga : Indonesia Sudah Mengalami Gejala Deindustrialisasi
Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi dengan BPKP kali ini juga menjadi wujud komitmen Kementerian BUMN, khususnya terkait pengembangan dan penguatan tata Kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya di BUMN tetapi juga di lingkungan Kementerian BUMN.
Bahkan sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah menjalin kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, yaitu International Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan aspek tata kelola perusahaan yang baik GCG pada BUMN di tahun 2020.
Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan perseroan pelat merah. Erick mengatakan, Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mendorong penguatan dan peningkatan tata kelola yang baik.
"Khususnya di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN dengan senantiasa mengimplementasikan penerapan good corporate governance (GCG) dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya," ujar Erick melalui siaran pers. ( Baca juga:Semangati Wirausahawan, Menteri Erick: Jangan Kalah oleh Keadaan! )
Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian level kapabilitas APIP Kementerian BUMN berdasarkan kriteria internal auditor capability model (IACM) dari BPKP yang terus menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya selama empat tahun terakhir.
Baca juga : Indonesia Sudah Mengalami Gejala Deindustrialisasi
Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi dengan BPKP kali ini juga menjadi wujud komitmen Kementerian BUMN, khususnya terkait pengembangan dan penguatan tata Kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya di BUMN tetapi juga di lingkungan Kementerian BUMN.
Bahkan sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah menjalin kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, yaitu International Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan aspek tata kelola perusahaan yang baik GCG pada BUMN di tahun 2020.
Lihat Juga :
