Tata Kelola Keuangan Papua dan Papua Barat Masih Lemah

Karenanya, Sri Mulyani pun menilai bahwa status WTP dan WDP yang diraih Papua dan Papua Barat pada periode tersebut, mengindikasikan adanya aspek kepatuhan administrasi, standar akuntasi, dan pelaporan yang tidak terpenuhi. Hal itu bisa jadi diakibatkan oleh adanya suatu kasus atau isu dalam hal tata kelola keuangan, yang menyebabkan kedua wilayah itu mendapatkan status adverse atau disclaimer.

Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa terdapat indikasi pemakaian dana otsus yang dinilai masih jauh dari kata optimal. Sebab, tercatat bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dana otsus rata-rata di Papua dalam tujuh tahun terakhir mencapai sebesar Rp528,6 miliar per tahun. Hal itu di samping sisa dana infrastruktur yang mencapai Rp389,2 miliar, dan silpa Provinsi Papua yang mencapai Rp1,7 triliun di tahun 2019 lalu. ( Baca juga:Terekam Video saat Dilabrak Istri dan Viral, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Sulut )

"Jadi dana otsus yang semestinya dipakai untuk mengejar ketertinggalan, ternyata pemakaianya tidak maksimal. Padahal masyarakat sangat membutuhkan anggaran tersebut untuk mengejar ketertinggalan Papua dan Papua Barat dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia," tandasnya.