PGN Minta Pengguna Jargas Rumah Tangga Diguyur Insentif
Rabu, 27 Januari 2021 - 20:06 WIB
loading...
A
A
A
"Terakhir dukungan yang kami harapkan untuk PGN Sayang Ibu masalah rumah tangga gas hulunya USD 4,72 kami harapkan harganya jadi USD2 per MMBTU karena ini untuk rakyat," tuturnya.
Tidak hanya itu, Suko juga meminta pemerintah memberikan relaksasi take or pay pasokan gas dari hulu. Hal itu mengingat terjadi penurunan demand produsen yang menggunakan sumber gas perusahaan. Selain itu, pihaknya meminta pemberian kompensasi secara cash khususnya untuk BUMN penerima penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU BUMN dan Pasal 120 UU Cipta Kerja. "Saat ini sedang kami diskusikan dengan BUMN dan kementerian teknis," tutupnya dia.
Anggota DPR Komisi VII Sartono mendukung upaya PGN mengusulkan insentif harga gas bumi bagi sektor rumah tangga. Ia beranggapan dengan adanya stimulus akan membantu masyarakat terdampak wabah corona. "Kalau melihat program Sayang Ibu, itu sangat menarik apabila diberikan insentif, karena akan bisa menghemat dan dalam situasi ekonomi yang berat saat ini sehingga bisa meringankan beban. Apalagi Jargas menjadi prioritas utama untuk masa yang akan datang," kata dia.
Langkah Subholding Gas Pertamina tersebut juga mendapatkan dukungan dari anggota DPR Komisi VII lainnya, yakni Dyah Roro Esti. Stimulus hingga take or pay diharapkan mampu memperluas jaringan gas PGN ke pelosok negeri sehingga masyarakat dapat menikmati energi murah dan ramah lingkungan. Di samping itu, peningkatan penggunaan jargas akan berdampak besar terhadap pengurangan impor elpiji.
"Belum seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan kesempatan menikmati jargas sehingga perlu ditingatkan kembali agar seluruh wilayah bisa menikmati jargas PGN. Jargas juga merupakan solusi tersendiri khususnya untuk mengganti elpiji dan dalam rangka mengurangi impor," kata dia.
Dukungan juga disampaikan anggota DPR Komisi VII lainnya Ridwan Hisjam. Pemberian insentif perlu diberikan untuk menjaga kinerja perusahaan. "Saya melihat PGN sebagai badan usaha harus mengambil terobosan tidak disubsidi sehingga perlu adanya insentif kalau tidak maka cash flow PGN akan susah," tandasnya.
Tidak hanya itu, Suko juga meminta pemerintah memberikan relaksasi take or pay pasokan gas dari hulu. Hal itu mengingat terjadi penurunan demand produsen yang menggunakan sumber gas perusahaan. Selain itu, pihaknya meminta pemberian kompensasi secara cash khususnya untuk BUMN penerima penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU BUMN dan Pasal 120 UU Cipta Kerja. "Saat ini sedang kami diskusikan dengan BUMN dan kementerian teknis," tutupnya dia.
Anggota DPR Komisi VII Sartono mendukung upaya PGN mengusulkan insentif harga gas bumi bagi sektor rumah tangga. Ia beranggapan dengan adanya stimulus akan membantu masyarakat terdampak wabah corona. "Kalau melihat program Sayang Ibu, itu sangat menarik apabila diberikan insentif, karena akan bisa menghemat dan dalam situasi ekonomi yang berat saat ini sehingga bisa meringankan beban. Apalagi Jargas menjadi prioritas utama untuk masa yang akan datang," kata dia.
Langkah Subholding Gas Pertamina tersebut juga mendapatkan dukungan dari anggota DPR Komisi VII lainnya, yakni Dyah Roro Esti. Stimulus hingga take or pay diharapkan mampu memperluas jaringan gas PGN ke pelosok negeri sehingga masyarakat dapat menikmati energi murah dan ramah lingkungan. Di samping itu, peningkatan penggunaan jargas akan berdampak besar terhadap pengurangan impor elpiji.
"Belum seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan kesempatan menikmati jargas sehingga perlu ditingatkan kembali agar seluruh wilayah bisa menikmati jargas PGN. Jargas juga merupakan solusi tersendiri khususnya untuk mengganti elpiji dan dalam rangka mengurangi impor," kata dia.
Dukungan juga disampaikan anggota DPR Komisi VII lainnya Ridwan Hisjam. Pemberian insentif perlu diberikan untuk menjaga kinerja perusahaan. "Saya melihat PGN sebagai badan usaha harus mengambil terobosan tidak disubsidi sehingga perlu adanya insentif kalau tidak maka cash flow PGN akan susah," tandasnya.
Lihat Juga :
