Kemnaker Dapat Penghargaan dalam Penerapan Sistem Merit

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan meraih penghargaan dengan predikat “Baik” karena keberhasilannya menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN). Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini diberikan kepada instansi pemerintah yang serius menerapkan reformasi birokrasi.

"Kami bersyukur Kementerian Ketenagakerjaan menerima penghargaan dari KASN dengan predikat baik. Semoga akan menjadi semangat untuk terus membangun tata kelola SDM aparatur negara yang lebih baik," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, di Jakarta, pada Kamis (28/1/2021). ( Baca juga:Pengusaha Hotel Paparkan Tantangan 5 Destinasi Super Prioritas )

Acara penyerahan keputusan dan piagam penghargaan penerapan sistem merit di instansi pemerintah ini dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Sebanyak 54 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, mendapat penghargaan sistem merit ini.

Anwar juga menyampaikan apresiasinya kepada para ASN yang bekerja di lingkungan Kemnaker. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil bersama atas kerja keras seluruh insan Kemnaker.

"Kami sampaikan yang sebesar-sebesarnya kepada teman-teman Kemnaker. Kerja sama ini harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan agar ke depannya manajemen Kementerian Ketenagakerjaan jauh lebih baik lagi," katanya.

Anwar mengatakan, Kemnaker akan terus melakukan upaya-upaya yang sistematis, mengikuti prosedur, standar, dan kriteria yang selama ini sudah dikembangkan oleh Kemenpan RB, KASN, dan BKN. Pihaknya juga akan terus melakukan konsolidasi sebagai upaya agar SDM di Kemnaker tetap unggul dan siap bersaing meraih kinerja yang terbaik.

Sebagaimana diketahui, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang disusun berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi serta tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin.

KASN sebagai pengawas penerapan sistem merit melakukan penilaian terhadap kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia melalui kesiapan dan penerapan aspek manajemen ASN serta kondisi ideal yang diharapkan. ( Baca juga:Distribusi Vaksin Mandek, WHO Minta Semua Negara Bersabar )

Penilaian itu meliputi perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan karir dan peningkatan kompetensi, mutasi dan promosi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem pendukung. Setiap aspek ditetapkan kondisi idealnya.