Penggunaan Sertifikat Tanah Elektronik Dinilai Mengkhawatirkan
loading...
foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat IT Heru Sutadi menilai inovasi sertifikat tanah elektronik dari Kementerian ATR BPN memiliki beberapa risiko. Nantinya sertifikat elektronik itu akan menggantikan sertifikat tanah asli yang ditarik oleh Kementerian ATR/BPN.
"Sebenarnya sertifikat asli tetap harus dipegang pemilik. Selama ini yang asli dipegang pemilik saja banyak yang palsu, apalagi tidak dipegang," ujar Heru menyatakan kekhawatirannya saat dihubungi MNC Portal Indonesia hari ini (2/2) di Jakarta. ( )
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat.
Aturan itu sekaligus juga mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Nantinya, tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas, semuanya bakal berbentuk elektronik yang disebut juga sertifikat-el (elektronik).
"Sebenarnya sertifikat asli tetap harus dipegang pemilik. Selama ini yang asli dipegang pemilik saja banyak yang palsu, apalagi tidak dipegang," ujar Heru menyatakan kekhawatirannya saat dihubungi MNC Portal Indonesia hari ini (2/2) di Jakarta. ( )
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat.
Aturan itu sekaligus juga mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Nantinya, tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas, semuanya bakal berbentuk elektronik yang disebut juga sertifikat-el (elektronik).
(uka)
Explore More