Penggunaan Sertifikat Tanah Elektronik Dinilai Mengkhawatirkan
Selasa, 02 Februari 2021 - 14:29 WIB
loading...
foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat IT Heru Sutadi menilai inovasi sertifikat tanah elektronik dari Kementerian ATR BPN memiliki beberapa risiko. Nantinya sertifikat elektronik itu akan menggantikan sertifikat tanah asli yang ditarik oleh Kementerian ATR/BPN.
"Sebenarnya sertifikat asli tetap harus dipegang pemilik. Selama ini yang asli dipegang pemilik saja banyak yang palsu, apalagi tidak dipegang," ujar Heru menyatakan kekhawatirannya saat dihubungi MNC Portal Indonesia hari ini (2/2) di Jakarta. ( Baca juga:Kajari Jaktim: Terungkapnya Korupsi Tanah Cakung Berasal dari Fakta Persidangan )
Karena itu dia juga mengingatkan agar BPN harus mau mengembangkan teknologi blockchain. Jadi sertifikat didukung data elektronik dan tidak bisa diubah sembarangan.
"Sekarang ini banyak masalah karena antara data di BPN dan di lapangan berbeda. Juga banyak tanah yang tidak ada sertifikatnya. Justru ini yang harus diperbaiki," jelasnya.
BPN menyatakan untuk bisa mewujudkan sertifikat elektronik ini instasi terkait harus membuat validasi terlebih dahulu dengan sertifikat tanah sebelumnya. Baik itu dari sisi data, ukuran tanah dan sebagainya. Setelah validasi selesai dan tuntas, barulah sertifikat tanah bisa berganti dengan sertifikat elektronik.
"Sebenarnya sertifikat asli tetap harus dipegang pemilik. Selama ini yang asli dipegang pemilik saja banyak yang palsu, apalagi tidak dipegang," ujar Heru menyatakan kekhawatirannya saat dihubungi MNC Portal Indonesia hari ini (2/2) di Jakarta. ( Baca juga:Kajari Jaktim: Terungkapnya Korupsi Tanah Cakung Berasal dari Fakta Persidangan )
Karena itu dia juga mengingatkan agar BPN harus mau mengembangkan teknologi blockchain. Jadi sertifikat didukung data elektronik dan tidak bisa diubah sembarangan.
"Sekarang ini banyak masalah karena antara data di BPN dan di lapangan berbeda. Juga banyak tanah yang tidak ada sertifikatnya. Justru ini yang harus diperbaiki," jelasnya.
BPN menyatakan untuk bisa mewujudkan sertifikat elektronik ini instasi terkait harus membuat validasi terlebih dahulu dengan sertifikat tanah sebelumnya. Baik itu dari sisi data, ukuran tanah dan sebagainya. Setelah validasi selesai dan tuntas, barulah sertifikat tanah bisa berganti dengan sertifikat elektronik.
Lihat Juga :
