Biayai Infrastruktur, Pemerintah Incar Dana Pensiun Orang Asing Lewat LPI

JAKARTA - Pemerintah membeberkan ada tiga jenis investor asing yang akan ditargetkan untuk berinvestasi di Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) . Saat ini pemerintah tengah menjalin komunikasi dengan para investor tersebut.

Wakil Menteri II Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menuturkan, ada beberapa nama investor yang sudah dikantongi pemerintah. Salah satunya adalah sovereign wealth fund (SWF) negara lain.

"Awalnya kami bertujuan untuk memiliki tiga tipe investor negara lain, karena itu kami sedang berdiskusi dengan SWF yang telah menjalani diskusi-diskusi intensif," ujar Tiko dalam gelaran Mandiri investment forum, Rabu (3/2/2021). ( Baca juga:RI Baru Mau Bangun Industri Baterai Kendaraan Listrik, Investor Asing Sudah Melirik )

Untuk mencari aset Indonesia Investment Authority dengan imbal hasil yang stabil, pemerintah menargetkan investor asing di jalur dana pensiun. Saat ini pemerintah membidik investasi dana pensiun di dua negara, yakni Belanda dan Kanda. Sedangkan Investor lain yang akan menjadi mitra pemerintah adalah investor yang bergerak di sektor infrastruktur, teknologi, dan kesehatan.

"Ada beberapa nama yang kita bicarakan tentang dana pensiun dari Kanada dan Belanda, dan lain sebagainya. Dan ketiga tentu saja, pemain di private equity, bukan hanya private equity secara umum tetapi juga private equity yang memiliki ketertarikan secara spesifik di sektor infrastruktur, teknologi, ataupun kesehatan," kata dia.

Dalam dua tahun pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kementerian BUMN mengakui masih tetap fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti bandar udara (bandara), pelabuhan, dan jalan tol.

Pembangunan infrastruktur tidak saja dilakukan oleh BUMN Karya, namun pemerintah memberikan tempat bagi perusahaan global untuk ambil andil dalam penggarapan proyek tersebut. Tiko menyebut, hal itu menjadi kesempatan baik untuk memperbaiki kapasitas aset perseroan pelat merah pasca-pandemi Covid-19.

"Dalam dua tahun pertama, kami akan fokus pada aset infrastruktur, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Saya pikir itu sangat jelas, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kualitas aset, dan juga meluaskan kapasitas dengan mitra global, untuk membawa trafik dan penciptaan nilai setelah pandemi," kata Tiko.

Dalam kajian pemerintah, pembangunan infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan menjadi fasilitas strategis untuk menopang lalu lintas atau perjalanan di tingkat domestik dan internasional. ( Baca juga:Isu Kudeta AHY Mujarab Cegah Pengambilan Paksa Partai Demokrat lewat Kemenkumham )

"Saya pikir bandara dan pelabuhan akan sangat menarik dalam jangka menengah. Seperti yang Anda tahu, lalu lintas domestik Indonesia sangat tinggi, maka kami percaya pemulihan trafik, misalnya bandara, akan lebih cepat melayani bandara internasional. Ini adalah poin yang kuat untuk mengundang investor untuk terlibat dalam proyek infrastruktur. Trafik lokal, dari penumpang dan kargo di Indonesia, saya pikir akan pulih lebih cepat dari internasional," katanya.