Wamen BUMN Yakin INA Bisa Himpun Dana Rp280 T dalam 2 Tahun

JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan anggaran investasi yang bersumber dari investor luar negeri melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia atau Indonesia Investment Authority (INA) mencapai Rp280 triliun. Jumlah itu hanya diperoleh selama kurun waktu 1-2 tahun ke depan pasca INA diresmikan.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo optimistis angka tersebut bisa diperoleh melalui upaya kerja sama dengan sejumlah investor global. "Saya pikir itu bisa dicapai, 1 sampai 2 tahun ke depan, bisa menyumbang 20 miliar dolar AS," ujar pria yang akrab disapa Tiko, Rabu (3/2/2021).

(Baca juga: Biayai Infrastruktur, Pemerintah Incar Dana Pensiun Orang Asing Lewat LPI )

Saat ini, belum ada komitmen kerja sama Indonesia dan investor global untuk pendanaan investasi di INA atau disebut juga dengan Sovereign Wealth Fund (SWF). Meski begitu, sejumlah investor telah menyampaikan ketertarikannya. Untuk aset awal SWF, pemerintah tetap menyiapkan pendanaannya.

"Saya akan mengatakan bahwa belum ada komitmen yang kuat, tetapi menurut saya ada minat yang kuat, namun kami tetap mengupayakan dengan serius. Dan kami juga telah menyiapkan aset yang kuat yang akan ditempatkan sebagai aset awal," bebernya.

(Baca juga: Siap-siap! Dana Abadi RI Akan Terima Setoran Duit Jumbo dari Investor )

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebut, sudah ada beberapa negara yang menyatakan minatnya untuk bergabung dengan INA. Di antaranya Jepang, Amerika Serikat, Kanada, hingga Uni Emirat Arab.

"Saat ini sudah ada beberapa negara sampaikan ketertarikan dari AS, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Arab dan Kanada," kata Jokowi dalam video virtual beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan, pembiayaan pembangunan yang baru bukan hanya berbasis pinjaman, melainkan bentuk penyertaan modal atau saham. Dengan sistem pembiayaan ini diperkirakan lebih menyehatkan ekonomi Indonesia. "Modal atau ekuitas sehatkan ekonomi kita, sehatkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kita di sektor infrastruktur dan energi," ujarnya.

(Baca juga: Soal Polemik Kudeta Demokrat, Presiden Jokowi Diminta Tunjukkan Reaksi )

Sementara itu, lembaga keuangan yang telah menandatangani komitmen untuk berinvestasi ke LPI pada akhir November 2020 adalah The United States International Development Finance Corporation (DFC) sebesar 2 miliar dolar AS dan The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar 4 miliar dolar AS.

Pemerintah juga memastikan Lembaga Pengelola Investasi bisa mulai beroperasi pada kuartal I/2021 ini. Saat ini, Jokowi tengah menyeleksi nama-nama yang akan mengisi kursi direksi LPI. Setidaknya dalam satu pekan ini nama-nama tersebut akan diumumkan ke publik.