BLT Pekerja Rp600 Ribu Distop, Menaker Ida Fokus ke Kartu Prakerja
loading...
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Keberlanjutan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp600 ribu bagi para pekerja masih simpang siur. Yang pasti, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang sebelumnya menyalurkan subsidi gaji pada tahun 2020 menghentikan program tersebut karena tidak lagi memiliki anggaran untuk itu.
Tanpa adanya alokasi dana untuk program tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa program BLT bagi para pekerja sebesar Rp600 ribu tersebut dihentikan untuk tahun ini.
"Untuk BLT subsidi Rp600 ribu tidak ada anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2021. Fokusnya ke insentif kartu Prakerja," ujar Ida saat berkunjung ke perusahaan jamu dan kosmetik di Kabupaten Bekasi belum lama ini.
Dia menyebutkan, alokasi APBN 2021 untuk Kartu Prakerja cukup besar, yakni Rp20 triliun. Kartu Prakerja tidak hanya untuk peningkatan kompetensi, tetapi juga insentif sehingga menjadi semi-bansos.
Menaker Ida tidak menjelaskan lebih lanjut bahwa perubahan skema Kartu Prakerja karena kewenangannya berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Kartu Prakerja ada insentifnya dan tetap dilanjutkan. Tapi kartu Prakerja berada di bawah Menko Perekonomian, kami bagian dari program itu, kami punya pelayanan sisnaker yang memberikan pelatihan bagi program Prakerja," jelasnya.
Tanpa adanya alokasi dana untuk program tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa program BLT bagi para pekerja sebesar Rp600 ribu tersebut dihentikan untuk tahun ini.
"Untuk BLT subsidi Rp600 ribu tidak ada anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2021. Fokusnya ke insentif kartu Prakerja," ujar Ida saat berkunjung ke perusahaan jamu dan kosmetik di Kabupaten Bekasi belum lama ini.
Dia menyebutkan, alokasi APBN 2021 untuk Kartu Prakerja cukup besar, yakni Rp20 triliun. Kartu Prakerja tidak hanya untuk peningkatan kompetensi, tetapi juga insentif sehingga menjadi semi-bansos.
Menaker Ida tidak menjelaskan lebih lanjut bahwa perubahan skema Kartu Prakerja karena kewenangannya berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Kartu Prakerja ada insentifnya dan tetap dilanjutkan. Tapi kartu Prakerja berada di bawah Menko Perekonomian, kami bagian dari program itu, kami punya pelayanan sisnaker yang memberikan pelatihan bagi program Prakerja," jelasnya.
(fai)
Lihat Juga :
