BSI Harus Secepatnya Jadi Bank Penyalur Dana APBN

JAKARTA - Pengamat ekonomi syariah dari IPB, Irfan Syauqi Beik mengingatkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tetap melanjutkan proses merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menyuntikkan modal inti agar masuk sebagai BUKU 4. Saat ini modal inti BSI masih kurang dari Rp30 Triliun.

"Diharapkan melalui bank induk dapat menyuntikkan tambahan modal agar masuk BUKU 4," ujar Irfan dalam siaran live Market Review di IDX Channel di Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Dia juga mendorong agar BSI juga secepatnya bisa menjadi Bank Operasional I yang merupakan bank operasional mitra pemerintah di daerah. Tugasnya menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non gaji bulanan.

Bagi bank diuntungkan bisa mendapatkan likuiditas lebih besar dan bisa menjaring Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah baru yaitu para pengguna anggaran. "Harapannya nanti market share BSI akan ikut meningkat signifikan sebagai Bank Operasional I," katanya.

BSI juga dapat meningkatkan brand image kepada stakeholder sebagai bank BUMN yang turut andil dalam mensukseskan program pemerintah. Tidak hanya itu, tapi juga akan lebih menarik minat Satuan Kerja dan pengusaha yang menjadi mitra pemerintah untuk membuka rekeningnya di BSI.

BSI merupakan hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. BSI kini memiliki modal inti Rp 22,61 triliun atau bank BUKU 3. Per Desember 2020, total aset BSI mencapai Rp 239,56 triliun. Adapun dilihat dari sisi pembiayaan, BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 156,51 triliun per Desember 2020.