BLT Karyawan Disetop, Pentolan Buruh: Menaker ke Mana Aja?
Jum'at, 12 Februari 2021 - 17:00 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan bahwa program bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) gaji pegawai tidak dilanjutkan di tahun 2021.
"Untuk anggaran BSU, sisa yang tahun lalu dikembalikan ke kas negara. Tidak ada anggaran untuk BSU dalam APBN 2021, tetapi ada anggaran Rp20 triliun untuk insentif Kartu Prakerja senilai Rp3,55 juta," ujar Ida di Jakarta beberapa waktu lalu. ( Baca juga:Pilih Tunggu Insentif PPnBM, Konsumen Ramai-Ramai Batal Beli Mobil )
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menyampaikan keberatan dari pihaknya sebagai respons atas kebijakan itu.
"(BSU itu masih dibutuhkan) Orang yang kehilangan kerja atau upahnya di bawah Rp5 juta per bulan, sekarang BSU dihilangkan, Menaker ke mana aja?," ujar Said.
Dia mempertanyakan Menteri Ida yang dinilainya tidak bisa meyakinkan Komisi IX DPR RI. Dia mengingatkan janji Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menaker Ida Fauziyah soal program BSU yang dilanjutkan di tahun 2021.
"Janji ini kemana? Kok tiba-tiba tidak masuk di APBN 2021? Oleh karena itu, kami minta kepada Pak Presiden dan pimpinan DPR agar BSU dilanjutkan, karena itu menjaga daya beli," tutur Said.
Dia menilai bahwa omongan Menaker terkait pengalihan BSU ini menjadi bentuk bantuan lain tidak mungkin dilakukan karena anggarannya saja tidak masuk di APBN 2021. ( Baca juga:Insentif PPnBM Nol Persen, Harga Mobil Sejuta Umat Jadi Berapa? )
"Ini Ibu mau ambil uang dari mana? Kartu PraKerja itu untuk orang yang nganggur, BSU itu untuk orang yang bekerja. Daya beli buruh turun karena ancaman PHK, udah banyak yang terdampak Covid-19. Maka dari itu Pak Jokowi, mohon lanjutkan BSU ini, lakukanlah perubahan anggaran di APBN 2021," pungkas Said.
"Untuk anggaran BSU, sisa yang tahun lalu dikembalikan ke kas negara. Tidak ada anggaran untuk BSU dalam APBN 2021, tetapi ada anggaran Rp20 triliun untuk insentif Kartu Prakerja senilai Rp3,55 juta," ujar Ida di Jakarta beberapa waktu lalu. ( Baca juga:Pilih Tunggu Insentif PPnBM, Konsumen Ramai-Ramai Batal Beli Mobil )
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menyampaikan keberatan dari pihaknya sebagai respons atas kebijakan itu.
"(BSU itu masih dibutuhkan) Orang yang kehilangan kerja atau upahnya di bawah Rp5 juta per bulan, sekarang BSU dihilangkan, Menaker ke mana aja?," ujar Said.
Dia mempertanyakan Menteri Ida yang dinilainya tidak bisa meyakinkan Komisi IX DPR RI. Dia mengingatkan janji Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menaker Ida Fauziyah soal program BSU yang dilanjutkan di tahun 2021.
"Janji ini kemana? Kok tiba-tiba tidak masuk di APBN 2021? Oleh karena itu, kami minta kepada Pak Presiden dan pimpinan DPR agar BSU dilanjutkan, karena itu menjaga daya beli," tutur Said.
Dia menilai bahwa omongan Menaker terkait pengalihan BSU ini menjadi bentuk bantuan lain tidak mungkin dilakukan karena anggarannya saja tidak masuk di APBN 2021. ( Baca juga:Insentif PPnBM Nol Persen, Harga Mobil Sejuta Umat Jadi Berapa? )
"Ini Ibu mau ambil uang dari mana? Kartu PraKerja itu untuk orang yang nganggur, BSU itu untuk orang yang bekerja. Daya beli buruh turun karena ancaman PHK, udah banyak yang terdampak Covid-19. Maka dari itu Pak Jokowi, mohon lanjutkan BSU ini, lakukanlah perubahan anggaran di APBN 2021," pungkas Said.
(uka)
Lihat Juga :
