Bisnis Agen Kapal, Pacu Serapan Tenaga Kerja
Senin, 15 Februari 2021 - 01:40 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Juswandi, jumlah itu belum termasuk kegiatan keagenan kapal yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional pemegang SIUPAL. Banyaknya serapan tenaga kerja tersebut sejalan dengan upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang terus memacu iklim berusaha dan penciptaan lapangan kerja.
Apalagi, RI juga telah memiliki UU Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law, yang salah satu semangatnya guna menumbuhkan lapangan kerja dan usaha kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu, kata Juswandi, ISAA memberikan apresiasi pada UU Cipta Kerja No 11/2020 sektor Pelayaran yang tetap memberikan ruang lahirnya usaha jasa keagenan kapal sebagai usaha jasa terkait. Hal ini tertuang dalam pasal 31 yang menyebutkan, untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait yang antara lain adalah usaha jasa keagenan kapal. Bahkan Pemerintah saat ini tinggal mengesyahkan aturan turunan atau PP-nya dari UU tersebut. "Jika dilihat dari skala dan permodalan usahanya, keagenan kapal dapat dikategorikan UMKM," ujar Juswandi.
Juswandi mengungkapkan, jika pada awalnya sebagaimana tertuang dalam Permenhub No.11/2016, disebutkan syarat modal yang harus dimiliki oleh perusahaan keagenan kapal adalah Rp 6 milliar.
Namun kebijakan permodalan tersebut dianulir oleh Menteri Perhubungan dengan menerbitkan Permenhub No.24 tahun 2017 Tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Badan Usaha Pelabuhan.
Adapun pengaturan lebih lanjut usaha keagenan kapal dipersyaratkan sesuai dengan Online Single Submission (OSS), yaitu sistem baru berskala nasional dan dikembangkan pemerintah yang digunakan untuk pendaftaran izin usaha serta izin komersil. Berdasarkan Permenhub (PM) No. 65 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal, pelayanan keagenan kapal terdiri dari; Pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageninya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Penyerahan dokumen kapal kepada syahbandar utama, Otoritas Pelabuhan utama, Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, atau unit penyelenggara pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya. Kemudian, melakukan pengurusan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut. Penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik kapal, dan penyelesaian dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal.
Apalagi, RI juga telah memiliki UU Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law, yang salah satu semangatnya guna menumbuhkan lapangan kerja dan usaha kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu, kata Juswandi, ISAA memberikan apresiasi pada UU Cipta Kerja No 11/2020 sektor Pelayaran yang tetap memberikan ruang lahirnya usaha jasa keagenan kapal sebagai usaha jasa terkait. Hal ini tertuang dalam pasal 31 yang menyebutkan, untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait yang antara lain adalah usaha jasa keagenan kapal. Bahkan Pemerintah saat ini tinggal mengesyahkan aturan turunan atau PP-nya dari UU tersebut. "Jika dilihat dari skala dan permodalan usahanya, keagenan kapal dapat dikategorikan UMKM," ujar Juswandi.
Juswandi mengungkapkan, jika pada awalnya sebagaimana tertuang dalam Permenhub No.11/2016, disebutkan syarat modal yang harus dimiliki oleh perusahaan keagenan kapal adalah Rp 6 milliar.
Namun kebijakan permodalan tersebut dianulir oleh Menteri Perhubungan dengan menerbitkan Permenhub No.24 tahun 2017 Tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Badan Usaha Pelabuhan.
Adapun pengaturan lebih lanjut usaha keagenan kapal dipersyaratkan sesuai dengan Online Single Submission (OSS), yaitu sistem baru berskala nasional dan dikembangkan pemerintah yang digunakan untuk pendaftaran izin usaha serta izin komersil. Berdasarkan Permenhub (PM) No. 65 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal, pelayanan keagenan kapal terdiri dari; Pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageninya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Penyerahan dokumen kapal kepada syahbandar utama, Otoritas Pelabuhan utama, Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, atau unit penyelenggara pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya. Kemudian, melakukan pengurusan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut. Penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik kapal, dan penyelesaian dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal.
Lihat Juga :
