OJK Minta Perbankan Genjot Kredit buat Si Kecil

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meminta industri perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, khususnya ke sektor UMKM dan konsumsi guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

OJK juga mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor otomotif dengan penurunan PPnBM kendaraan bermotor melalui berbagai ketentuan yang bisa dikeluarkan OJK, seperti penetapan uang muka kredit kendaraan bermotor. ( Baca juga:Siap-siap! Wimboh Minta Pekerja Jasa Keuangan Harus Ikut Pelatihan dan Sertifikasi )

Demikian disampaikan Wimboh Santoso dalam acara dialog OJK dengan pimpinan perbankan yang dilakukan secara fisik dan virtual di kantor OJK, Selasa (17/2/2021).

“Kita harus fokus, UMKM jadi prioritas karena sektor itu bisa didorong dalam jangka pendek, khususnya di daerah karena pertumbuhan ini bukan saja di kota tapi di daerah,” kata Wimboh.

Menurutnya, pemulihan sektor UMKM sejalan dengan upaya pemerintah yang sudah memberikan kebijakan stimulus dengan memberikan subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi UMKM.

Wimboh menjelaskan, selain kebijakan restrukturisasi kredit yang sudah diperpanjang, OJK juga akan menyesuaikan kebijakan di sektor kendaraan bermotor dan properti yang diharapkan bisa mendorong permintaan masyarakat sehingga industri manufaktur kembali pulih dan permintaan kredit kembali meningkat.

“Kita dorong sektor konsumsi agar permintaan masyarakat meningkat sehingga bisa mendorong industri manufaktur bisa bangkit, sambil menunggu aktivitas sosial masyarakat kembali normal,” katanya.

Wimboh juga meminta industri perbankan mempercepat penyaluran kredit pada kuartal pertama tahun ini melanjutkan tren pertumbuhan kredit yang mulai membaik pada kuartal empat tahun 2020. Menurutnya, OJK akan terus mengawal upaya perbankan menyalurkan kredit sesuai rencana bisnis bank (RBB) yang disampaikan ke OJK sebesar 7,13% pada 2021. ( Baca juga:Antrean Jak Lingko Bikin Macet Tanah Abang )

“Pertumbuhan kredit di RBB 7,13%. Kami berikan arahan ke masyarakat menjadi sekitar 7,5% plus minus 1. Itu jadi acuan kita bersama dan kita akan sering bertemu membahas rencana bisnis ini. Kami bersama pemerintah terus mengkaji kebijakan apa lagi yang bisa dilakukan,” kata Wimboh.