Warteg Tergulung Pandemi
Kamis, 18 Februari 2021 - 05:47 WIB
loading...
A
A
A
"Skema ini sudah sesuai dengan arahan Presiden dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui UMKM ditengah situasi global saat ini,"ujar Riza Damanik.
Dari beberapa skema di atas, Riza mengatakan besaran anggaran yang yang dialokasikan untuk bantuan UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp32,5 triliun atau sekitar 26,4% dari alokasi sebesar Rp123,46 triliun. Dari bantuan tersebut ada sekitar 12 juta pengusaha mikro telah menerima bantuan yang disalurkan melalui perbankan sebesar Rp2,4 juta.
Di samping itu, pemerintah sudah menyiapkan program subsidi bunga kredit usaha mikro. Jadi, bunga kredit dari para pengusaha mikro sepenuhnya dibayar melalui anggaran pendapatan belanja nasional (APBN). Dia memastikan, pemerintah tahun ini akan memberikan bantuan kepada para pengusaha warteg dan juga UMKM lainnya yang terancam gulung tikar. Namun, besaran dana dan konsep insentif yang akan diberikan masih dalam pembahasan.
"Rencananya insentif yang diberikan berupa kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan non-KUR. Desainnya masih disiapkan agar bantuan ini bisa diakses merata,"tambahnya.
Calon penerima KUR ini nantinya akan menerima sejumlah kemudahan berupa relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR, pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi, penundaan angsuran pokok,dan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR telah diberikan kepada penerima KUR.
Sementara itu, Kemenkop UKM juga tengah mengumpulkan data warteg yang terkena dampak dari pandemi, hingga yang masih bertahan. Lewat data yang pasti pemerintah bisa menilai seberapa besar kebutuhan yang diperlukan bagi pengusaha kuliner ini. Tetapi, Riza menyarankan, agar para pengusaha warteg ini bisa berkolaborasi dengan pedagang kaki lima untuk sama-sama meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
"Nantinya para pelaku usaha ini bisa difasilitasi lewat adanya program 'Bapak Asuh' yang didalamnya melibatkan stakeholder baik dari pemerintah melalui Badan Usaha Miik Negara (BUMN) atau bisa dari lembaga swasta,"jelasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai, permasalahan yang dihadapi PEN adalah penyerapan yang masih rendah yaitu hanya 25,1%. Oleh karenanya, dia mendorong pemerintah dalam hal ini adalah Menkeu untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN yang menjadikan BUMN sebagai lokomotif utama segera diubah haluan menjadikan Pemda sebagai lokomotif utama pelaksanaan PEN.
“Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli, problem Pemda tidak punya dana. karena refocusing dan realokasi. Saya kira pemerintah perlu mempertimbangkan hal tersebut," tegas Kamrussamad.
Untuk penyaluran dana PEN melalui perbankan dia meminta OJK menyajikan dana penerima modal kerja baru. Agar semua mengetahui berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN.
"Karena semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama, maka harus kita evaluasi," ujar dia.
Kamrusammad melanjutkan, bantuan senilai Rp405,1 triliun sebagai program stimulus pemerintah kini belum membantu UMKM. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah menyiapkan Stimulus bagi UMKM. Yang dimaksud olehnya adalah meliputi pinjaman kredit di bawah Rp500 juta melalui koperasi, BPR, LPDB, Pegadaian, pinjaman online, perusahaan pembiayaan maupun melalui perbankan dengan Skema KUR serta sektor informal seperti pedagang sayuran, pedagang buah lokal serta pedagang ikan, penjual bakso, warteg, pedagang kaki lima (PKL) yang sekarang terdampak pandemi.
Dia menegaskan, sektor UMKM dan sektor Informal ini memiliki peran besar dalam menggerakan sektor riil dan menyerap tenaga kerja sangat besar. Dia mencatat dari 137 juta tenaga kerja produktif menurut data BPS, banyak konsumsi wilayah di Jabotabek dan Pulau Jawa menurun, karena sektor tersebut sebagian besar berhenti bekerja akibat COVID -19 dan diberlakukan PSBB.
Karenanya, dia yakin apabila stimulus ini dilaksanakan maka penerima dapat bermanfaat antara lain KUR jumlah debitur 8,33 juta orang, Ultra Mikro 1 juta orang debitur, Pegadaian 10,6 juta debitur, Mekaar 6,08 Debitur.Selanjutnya LPDB 30,1 juta debitur, UMKM online 3,7 debitur, Koperasi Penyalur Ultra Mikro 1,7 juta debitur, Lembaga Pengelolaan Modal usaha Sektor Perikanan dan kelautan 16,8 juta debitur dan Pinjaman Petani sebanyak 5,5 juta debitur. “Inilah sektor yang Harus diprioritaskan pemerintah,” tegasnya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra ini kembali menandskan bahwa pada program stimulus Covid-19 senilai Rp405 triliun, belum jelas adanya program untuk membantu UMKM. “Karena itu kita mengusulkan agar pemerintah menyiapkan stimulus bagi UMKM,” tukasnya.
Dari beberapa skema di atas, Riza mengatakan besaran anggaran yang yang dialokasikan untuk bantuan UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp32,5 triliun atau sekitar 26,4% dari alokasi sebesar Rp123,46 triliun. Dari bantuan tersebut ada sekitar 12 juta pengusaha mikro telah menerima bantuan yang disalurkan melalui perbankan sebesar Rp2,4 juta.
Di samping itu, pemerintah sudah menyiapkan program subsidi bunga kredit usaha mikro. Jadi, bunga kredit dari para pengusaha mikro sepenuhnya dibayar melalui anggaran pendapatan belanja nasional (APBN). Dia memastikan, pemerintah tahun ini akan memberikan bantuan kepada para pengusaha warteg dan juga UMKM lainnya yang terancam gulung tikar. Namun, besaran dana dan konsep insentif yang akan diberikan masih dalam pembahasan.
"Rencananya insentif yang diberikan berupa kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan non-KUR. Desainnya masih disiapkan agar bantuan ini bisa diakses merata,"tambahnya.
Calon penerima KUR ini nantinya akan menerima sejumlah kemudahan berupa relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR, pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi, penundaan angsuran pokok,dan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR telah diberikan kepada penerima KUR.
Sementara itu, Kemenkop UKM juga tengah mengumpulkan data warteg yang terkena dampak dari pandemi, hingga yang masih bertahan. Lewat data yang pasti pemerintah bisa menilai seberapa besar kebutuhan yang diperlukan bagi pengusaha kuliner ini. Tetapi, Riza menyarankan, agar para pengusaha warteg ini bisa berkolaborasi dengan pedagang kaki lima untuk sama-sama meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
"Nantinya para pelaku usaha ini bisa difasilitasi lewat adanya program 'Bapak Asuh' yang didalamnya melibatkan stakeholder baik dari pemerintah melalui Badan Usaha Miik Negara (BUMN) atau bisa dari lembaga swasta,"jelasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai, permasalahan yang dihadapi PEN adalah penyerapan yang masih rendah yaitu hanya 25,1%. Oleh karenanya, dia mendorong pemerintah dalam hal ini adalah Menkeu untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN yang menjadikan BUMN sebagai lokomotif utama segera diubah haluan menjadikan Pemda sebagai lokomotif utama pelaksanaan PEN.
“Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli, problem Pemda tidak punya dana. karena refocusing dan realokasi. Saya kira pemerintah perlu mempertimbangkan hal tersebut," tegas Kamrussamad.
Untuk penyaluran dana PEN melalui perbankan dia meminta OJK menyajikan dana penerima modal kerja baru. Agar semua mengetahui berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN.
"Karena semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama, maka harus kita evaluasi," ujar dia.
Kamrusammad melanjutkan, bantuan senilai Rp405,1 triliun sebagai program stimulus pemerintah kini belum membantu UMKM. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah menyiapkan Stimulus bagi UMKM. Yang dimaksud olehnya adalah meliputi pinjaman kredit di bawah Rp500 juta melalui koperasi, BPR, LPDB, Pegadaian, pinjaman online, perusahaan pembiayaan maupun melalui perbankan dengan Skema KUR serta sektor informal seperti pedagang sayuran, pedagang buah lokal serta pedagang ikan, penjual bakso, warteg, pedagang kaki lima (PKL) yang sekarang terdampak pandemi.
Dia menegaskan, sektor UMKM dan sektor Informal ini memiliki peran besar dalam menggerakan sektor riil dan menyerap tenaga kerja sangat besar. Dia mencatat dari 137 juta tenaga kerja produktif menurut data BPS, banyak konsumsi wilayah di Jabotabek dan Pulau Jawa menurun, karena sektor tersebut sebagian besar berhenti bekerja akibat COVID -19 dan diberlakukan PSBB.
Karenanya, dia yakin apabila stimulus ini dilaksanakan maka penerima dapat bermanfaat antara lain KUR jumlah debitur 8,33 juta orang, Ultra Mikro 1 juta orang debitur, Pegadaian 10,6 juta debitur, Mekaar 6,08 Debitur.Selanjutnya LPDB 30,1 juta debitur, UMKM online 3,7 debitur, Koperasi Penyalur Ultra Mikro 1,7 juta debitur, Lembaga Pengelolaan Modal usaha Sektor Perikanan dan kelautan 16,8 juta debitur dan Pinjaman Petani sebanyak 5,5 juta debitur. “Inilah sektor yang Harus diprioritaskan pemerintah,” tegasnya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra ini kembali menandskan bahwa pada program stimulus Covid-19 senilai Rp405 triliun, belum jelas adanya program untuk membantu UMKM. “Karena itu kita mengusulkan agar pemerintah menyiapkan stimulus bagi UMKM,” tukasnya.
(ynt)
Lihat Juga :
