Punya Bahan Baku Baterai Mobil Listrik, Indonesia Harus Gercep

JAKARTA - Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso mengatakan, Indonesia harus cepat mengambil peluang untuk menjadi pemain besar di industri kendaraan listrik . Pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergi membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik pada tahun 2025.

Menurut dia, momen saat ini jangan sampai terlewat kendati industri hilir nikel masih terdapat kendala. "Semua negara sedang concern pada kendaraan listrik dan baterai listrik. Pemerintah dan pelaku usaha harus menyinkronkan kebijakan maupun kebutuhan dari pengusaha investor," ujarnya pada Market Review IDX Channel, Kamis (18/2/2021). ( Baca juga:Sudah Euforia Tesla Bakal Bangun Pabrik di RI, Tapi Elon Musk Lebih Memilih India )

Dia pun menyoroti kebijakan pemerintah yang belum mengakomodasi pelaku usaha pertambangan. Menurut dia, kebijakan pemerintah sering kali berubah-ubah sehingga belum mengakomodasi kepentingan stakeholder.

"Inilah kenapa kebijakan minerba yang selalu saya ingatkan kepada pemerintah bahwa roadmap tambang Indonesia dibuat lebih awal sehingga kita tahu ke mana arahnya. Pengalaman teknologi mungkin kita bisa belajar. Tetapi kalau finansial, perizinan, ini yang harusnya dilihat pemerintah," tuturnya.

Terkait hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.

Dalam UU Minerba yang baru sudah disyaratkan harus ada program hilirisasi. Setiap produk pertambangan minerba harus diproses lebih lanjut sehingga proses hilirisasi berjalan. ( Baca juga:Cerita Trump Marah-marah Ingin Bunuh Assad, Membuat AS dan Suriah Nyaris Perang )

Budi mengapresiasi kebijakan tersebut meskipun masih banyak yang harus dikritisi. "Hilirisasi ini bagian dari rencana besar yang tidak bisa dilakukan secara instan karena banyak stakeholder yang terlibat. Inilah kenapa kebijakan minerba menjadi penting karena semua kementerian harus punya visi atau wawasan yang sama. Jangan sampai tambang bentur dengan lingkungan, kehutanan," tandasnya.