Mengungkit Sektor Konsumsi
Selasa, 23 Februari 2021 - 05:53 WIB
loading...
A
A
A
Kebijakan ini, menurutnya, bisa menambah omzet penjualan. Alasannya, konsumen yang tadinya 80 persen ragu akan berubah untuk berkomitmen membeli properti baru.
“Lebih bagus tetap membayar uang muka. Pada saat akad uang muka dibayarkan itu dikembalikan sehingga sesungguhnya nol persen. Karena orang pindah rumah itu membutuhkan dana,” ujarnya saat dihubungi Koran SINDO.
Berdasarkan data Himpera, pada tahun 2020 itu ada sisa 60.000 rumah dengan skema subsidi selisih bunga (SSB) dan 67.000 bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Pada tahun 2019, sekitar 170-180 ribu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ludes terjual. Tahun sebelumnya, dari total rumah yang tersedia 285 ribu, terjual 260 ribu. “Kalau kami lihat persentase dari avalaible anggaran, tahun lalu cukup parah. Walaupun secara angka meningkat dari 170 ribu menjadi 195.000. Akan tetapi, dari 195.000, ada 100.000 anggaran yang tidak terserap. Kalau 2019, anggaran terserap semua,” tuturnya.
Lalu, bagaimana target Himpera tahun ini? Endang menerangkan tahun ini ada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sekitar 154.000. Kemudian, ada 20.000 dari pengembalian pokok FLPP yang sebelum-sebelumnya dan 31 ribu BP2BT sekitar 31 ribu. Jadi total ada sekitar 205.000.
“Kalau bisa 90% dari itu, 180.00, ya hampir sama dengan 2020. Kalau lebih juga enggak ada anggarannya kecuali SSB diperkenalkan (kembali). Kalau potensi demand bisa mencapai 220.000-230.000 Covid-19 masih ada, tapi orang sudah terbiasa. Kalau Covid-19 menggana, ya tidak bisa sampai 220.000-230.000 karena banknya menjadi selektif,” pungkasnya.
Sementara itu, dari sisi pelaku industri automotif, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto menyatakan, pihaknya memiliki dua harapan atas penerapan kebijakan DP 0% bagi sektor automotif. Pertama, bisa menjadi faktor penunjang dalam penjualan Kendaraan Bermotor (KBM) yang dilakukan oleh para Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
Kedua, untuk masyarakat yang berminat membeli KBM karena kebijakan DP % merupakan kemudahan bagi calon pembeli. "Harapan Gaikindo agar penjualan KBM dapat meningkat," ujar Jongkie kepada KORAN SINDO, di Jakarta, Senin (22/2) siang.
Baca juga: Efek DP Rumah 0%, Saham Properti Ngamuk
Dia menuturkan, Gaikindo tidak mau menyimpulkan apakah kebijakan DP 0% bisa langsung diterapkan oleh bank dan leasing atau tidak. Menurut Jongkie, pihak bank atau leasing akan menentukan policy-nya masing-masing terhadap calon pembeli. Sehingga tutur dia, kalau memang bonafide dan patut diberi mengapa tidak diterapkan. Sekali lagi Jongkie membeberkan, soal DP 0% itu urusan bank/leasing dengan distributor/leasing. "Kami yakin bahwa bank/leasing akan terus berhati-hati dalam memberikan persetujuan pembiayaannya," tegasnya.
Lebih lanjut Jongkie tidak mau berspekulasi apakah para APM akan memberikan diskon setelah adanya intensif yang diberikan pemerintah berupa PPnBM 0% untuk kendaraan 1.500 cc yang menurut pemerintah berpotensi membuat harga mobil makin murah.
Menurut Jongkie, para APM tentu akan memberikan harga-harga yang terbaik bagi para konsumen. Apalagi, para APM juga menginginkan agar mobil-mobil yang dipasarkan bisa terjual. "Para APM akan memberikan harga-harga yg terbaik, karena para APM juga ingin mobilnya banyak terjual kan," ucap Jongkie.
“Lebih bagus tetap membayar uang muka. Pada saat akad uang muka dibayarkan itu dikembalikan sehingga sesungguhnya nol persen. Karena orang pindah rumah itu membutuhkan dana,” ujarnya saat dihubungi Koran SINDO.
Berdasarkan data Himpera, pada tahun 2020 itu ada sisa 60.000 rumah dengan skema subsidi selisih bunga (SSB) dan 67.000 bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Pada tahun 2019, sekitar 170-180 ribu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ludes terjual. Tahun sebelumnya, dari total rumah yang tersedia 285 ribu, terjual 260 ribu. “Kalau kami lihat persentase dari avalaible anggaran, tahun lalu cukup parah. Walaupun secara angka meningkat dari 170 ribu menjadi 195.000. Akan tetapi, dari 195.000, ada 100.000 anggaran yang tidak terserap. Kalau 2019, anggaran terserap semua,” tuturnya.
Lalu, bagaimana target Himpera tahun ini? Endang menerangkan tahun ini ada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sekitar 154.000. Kemudian, ada 20.000 dari pengembalian pokok FLPP yang sebelum-sebelumnya dan 31 ribu BP2BT sekitar 31 ribu. Jadi total ada sekitar 205.000.
“Kalau bisa 90% dari itu, 180.00, ya hampir sama dengan 2020. Kalau lebih juga enggak ada anggarannya kecuali SSB diperkenalkan (kembali). Kalau potensi demand bisa mencapai 220.000-230.000 Covid-19 masih ada, tapi orang sudah terbiasa. Kalau Covid-19 menggana, ya tidak bisa sampai 220.000-230.000 karena banknya menjadi selektif,” pungkasnya.
Sementara itu, dari sisi pelaku industri automotif, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto menyatakan, pihaknya memiliki dua harapan atas penerapan kebijakan DP 0% bagi sektor automotif. Pertama, bisa menjadi faktor penunjang dalam penjualan Kendaraan Bermotor (KBM) yang dilakukan oleh para Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
Kedua, untuk masyarakat yang berminat membeli KBM karena kebijakan DP % merupakan kemudahan bagi calon pembeli. "Harapan Gaikindo agar penjualan KBM dapat meningkat," ujar Jongkie kepada KORAN SINDO, di Jakarta, Senin (22/2) siang.
Baca juga: Efek DP Rumah 0%, Saham Properti Ngamuk
Dia menuturkan, Gaikindo tidak mau menyimpulkan apakah kebijakan DP 0% bisa langsung diterapkan oleh bank dan leasing atau tidak. Menurut Jongkie, pihak bank atau leasing akan menentukan policy-nya masing-masing terhadap calon pembeli. Sehingga tutur dia, kalau memang bonafide dan patut diberi mengapa tidak diterapkan. Sekali lagi Jongkie membeberkan, soal DP 0% itu urusan bank/leasing dengan distributor/leasing. "Kami yakin bahwa bank/leasing akan terus berhati-hati dalam memberikan persetujuan pembiayaannya," tegasnya.
Lebih lanjut Jongkie tidak mau berspekulasi apakah para APM akan memberikan diskon setelah adanya intensif yang diberikan pemerintah berupa PPnBM 0% untuk kendaraan 1.500 cc yang menurut pemerintah berpotensi membuat harga mobil makin murah.
Menurut Jongkie, para APM tentu akan memberikan harga-harga yang terbaik bagi para konsumen. Apalagi, para APM juga menginginkan agar mobil-mobil yang dipasarkan bisa terjual. "Para APM akan memberikan harga-harga yg terbaik, karena para APM juga ingin mobilnya banyak terjual kan," ucap Jongkie.
(ynt)
Lihat Juga :
