Pelonggaran PSBB Belum Akan Terjadi, Airlangga Siapkan Skenario New Normal

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan sejumlah tahapan sebelum memulai kembali aktivitas di era new normal atau normal yang baru dan melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum masyarakat nantinya dapat beraktifitas kembali dengan kondisi normal baru (new normal).

"Berdasarkan perhitungan ada yang namanya reproduction rate daripada penyakit atau infeksi yang dikenal dengan skala R0 dimana reproduction ini menghitung tingkat transmisi kontak," kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Dia menuturkan salah satu hal yang harus diperhatikan ialah tingkat penularan virus Corona di kalangan masyarakat. Menurutnya, ada metode perhitungan tertentu yang formulasinya akan disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Beberapa daerah termasuk DKI sudah memonitor dan menggunakan formulasi ini, dan akan disiapkan oleh Bappenas," jelasnya.

Sambung dia menekankan kajian ini akan dilakukan dalam dua minggu ke depan. Artinya, pemerintah belum akan mengeluarkan kebijakan baru atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam 14 hari ini.

"Ini akan dibahas detail dan diputuskan oleh Pak Presiden (Jokowi). Kami diminta untuk melakukan kajian teknis dan lengkap, serta kesiapan dari kementerian/lembaga," ungkapnya.

Diterangkan juga olehnya beberapa pelaku usaha juga sedang merancang SOP baru yang akan dijalankan dalam new normal nanti. Misalnya, sudah ada surat edaran khusus untuk perusahaan di kawasan industri dalam menjalankan usahanya di tengah pandemi. Selain sektor usaha, pemerintah juga sedang mengkaji daerah mana saja yang memiliki kasus penyebaran virus corona cukup tinggi dan rendah.

Hal itu juga untuk menentukan apakah kegiatan bisnis di daerah itu bisa beroperasi kembali dalam waktu dekat. "Kami mengembangkan sistem scoring dari segi epidemiologi maupun kesiapan daerah terkait perkembangan penyakit, kapasitas kesehatan, kesiapan sektor publik, tingkat kedisiplinan masyarakat, respons publik mengenai cara kerja dan bersosial di new normal," papar Airlangga.