Ekonomi Indonesia Diprediksi Pulih Pertengahan Tahun 2021

JAKARTA - Pemerintah semakin gencar melakukan berbagai langkah, seperti insentif pajak dan bantuan langsung tunai (BLT) , untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Tahun ini, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp627,9 triliun.

Ekonomi Indonesia masih lesu. Sampai kuartal IV tahun 2020, pertumbuhan ekonomi minus 2,07 persen. Imbasnya, ada 6,5 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Pendapatan hilang, konsumsi rumah tangga langsung ambruk. Perekonomian Indonesia sekitar 57 persen ditopang konsumsi rumah tangga.

Dana PEN sebesar Rp695 triliun yang digelontorkan tahun lalu tak mampu mengangkat perekonomian. Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp133,7 triliun untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial Rp148,66 triliun, program prioritas dan kementerian/lembaga Rp141,36 triliun, usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) serta korporasi Rp157,57 triliun, dan insentif pajak Rp47 triliun.



Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menilai jumlah sebesar itu cukup untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Namun, pada kuartal I ini belum tentu positif. Dia memprediksi ekonomi akan tumbuh positif pada kuartal II. Hal itu seiring dengan tren data kasus Covid-19 yang terus menurun.

Dia menerangkan pada tahun lalu, pemerintah membantu dan mendorong masyarakat kelas bawah dengan perlindungan sosial. Namun, pertumbuhan ekonomi tetap minus. Setelah ditelusuri, konsumsi kelas menengah masih kurang besar. Maka tahun ini, pemerintah berusaha keras mendorong konsumsi dari masyarakat kelas menengah.

“Sekarang kebijakan-kebijakan banyak diarahkan untuk meningkatkan konsumsi kelas menengah. Makanya, PPnBM diturunkan dan pajak properti diperingan. Itu untuk mendorong konsumsi kelas menengah. Itu salah satu strategi agar kuartal I dan II sudah tumbuh positif. Menurut saya, sudah pada track yang tepat,” ujarnya saat dihubungi SINDONews, Selasa (2/3/2021).



Telisa memaparkan upaya lain memacu ekonomi dengan program penjaminan dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI). Pemerintah telah menunjuk Askrindo dan Jamkrindo untuk penjaminan modal kerja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI pun telah melakukan sejumlah relaksasi aturan untuk sektor properti dan kendaraan bermotor.

“Dengan itu, diharapkan pengusaha-pengusaha bisa berekspansi meningkatkan usahanya melalui pengambilan kredit baru untuk mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi. Kemudian pada sejumlah sektor tertentu diberikan penjaminan kredit UMKM. Kemudian, percepatan vaksin itu untuk meningkatkan confident pengusaha, makanya ada vaksin mandiri,” tuturnya.