Sejahterakan Petani, Pemerintah Harus Pangkas Rantai Distribusi
Jum'at, 05 Maret 2021 - 04:44 WIB
loading...
A
A
A
API menyatakan pandemi sesungguhnya cukup mengganggu distribusi produksi pertanian. Hal itu dampak dari penerapan berbagai bentuk pembatasan sosial. Belum lagi, harga yang kadang-kadang turun dan pemasaran terhambat. “Muncul ide-ide baru dari petani untuk memasarkan secara daring,” ungkapnya.
Baca juga: Atasi Kendala Produksi Pertanian, Kementan Tambah Stok Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah
Kelompok tani dari Tuban, Blitar, dan Bojonegoro, melakukan delivery order pangan untuk para pekerja dan rumah tangga di kawasan Sidoarjo dan Surabaya. API menyayangkan peran pemerintah yang masih minim dalam membantu dan mengkonsolidasikan produk-produk pertanian yang dihasilkan.
“Masyarakat justru punya inisiatif sendiri. Kan belum muncul selama Covid-19, pemerintah supaya harga enggak turun, membeli dari petani. Kemudian (produk) itu diarahkan untuk jaring pengaman pangan dalam situasi Covid-19. Satu-satunya yang dimiliki pemerintah untuk cadangan pangan itu di Bulog. Itu kecil sekali porsinya sebagai cadangan pangan,” jelas Rifai.
Cara lama petani bertahan tetap dilakukan. Mereka biasanya menyimpan sebagian hasil pertanian untuk konsumsi keluarga. Sisanya, dijual, entah melalui tengkulak atau membentuk kelompok dan jaringan pemasaran sendiri. Yang terakhir itu dilakukan agar petani mendapatkan harga jual yang lebih menguntungkan.
Pemerintah perlu membantu dalam distribusi dari ladang hingga konsumen. Jika tak dibantu, menurut Rifai, yang menikmati keuntungan itu mereka yang bekerja di tengah, seperti makelar. Bukan petani yang menggarap lahan dari nol hingga menghasilkan. Kadang mereka harus menanggung risiko gagal panen. Dia menegaskan distribusi itu memegang peranan vital dalam pertanian.
Baca juga: Jadikan Pertanian Tulang Punggung Bangsa Sesungguhnya
Masalah klasiknya, kadang petani sudah terikat dengan tengkulak karena saat mulai menggarap meminjam uang dari tengkulak. Ini yang membuat kesejahteraan petani sulit beranjak dari garis kemiskinan.
Baca juga: Atasi Kendala Produksi Pertanian, Kementan Tambah Stok Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah
Kelompok tani dari Tuban, Blitar, dan Bojonegoro, melakukan delivery order pangan untuk para pekerja dan rumah tangga di kawasan Sidoarjo dan Surabaya. API menyayangkan peran pemerintah yang masih minim dalam membantu dan mengkonsolidasikan produk-produk pertanian yang dihasilkan.
“Masyarakat justru punya inisiatif sendiri. Kan belum muncul selama Covid-19, pemerintah supaya harga enggak turun, membeli dari petani. Kemudian (produk) itu diarahkan untuk jaring pengaman pangan dalam situasi Covid-19. Satu-satunya yang dimiliki pemerintah untuk cadangan pangan itu di Bulog. Itu kecil sekali porsinya sebagai cadangan pangan,” jelas Rifai.
Cara lama petani bertahan tetap dilakukan. Mereka biasanya menyimpan sebagian hasil pertanian untuk konsumsi keluarga. Sisanya, dijual, entah melalui tengkulak atau membentuk kelompok dan jaringan pemasaran sendiri. Yang terakhir itu dilakukan agar petani mendapatkan harga jual yang lebih menguntungkan.
Pemerintah perlu membantu dalam distribusi dari ladang hingga konsumen. Jika tak dibantu, menurut Rifai, yang menikmati keuntungan itu mereka yang bekerja di tengah, seperti makelar. Bukan petani yang menggarap lahan dari nol hingga menghasilkan. Kadang mereka harus menanggung risiko gagal panen. Dia menegaskan distribusi itu memegang peranan vital dalam pertanian.
Baca juga: Jadikan Pertanian Tulang Punggung Bangsa Sesungguhnya
Masalah klasiknya, kadang petani sudah terikat dengan tengkulak karena saat mulai menggarap meminjam uang dari tengkulak. Ini yang membuat kesejahteraan petani sulit beranjak dari garis kemiskinan.
Lihat Juga :
