Supaya Harga Rumah Lebih Murah dan Terjangkau, BTN Minta Pemda Permudah Izin
Minggu, 07 Maret 2021 - 22:33 WIB
loading...
Sementara itu sebagai bentuk komitmen Bank BTN terhadap kepentingan sosial terutama dalam menghadapi masa pandemi covid19, perseroan memberikan bantuan CSR berupa fogging di 71 perumahan subsidi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk ( BTN ) mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu dan mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor properti. Salah satunya dengan kemudahan perizinan dan penyediaan lahan.
Plt Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, perhatian pemerintah pusat sangat luar biasa terhadap sektor properti mulai dari memberikan kuota KPR subsidi, relaksasi aturan uang muka dari Bank Indonesia serta relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN).
Baca Juga: Diminta Fokus Segmen Pasar, Bank BTN Setuju Gagasan Menteri BUMN
Terang dia, sekarang saatnya Pemda juga memberikan perhatian yang sama dengan pemerintah pusat seperti memberikan relaksasi kemudahan regulasi perizinan.
"Jadi upaya menurunkan harga rumah supaya lebih murah dan terjangkau sudah dilakukan. Jadi di pusat usaha dan perhatiannya sudah luar biasa. Sementara di daerah memang ada beberapa pekerjaan rumah dari pemda. Menurut kami perlu ada relaksasi perizinan," ujar Nixon di sela penyerahan bantuan CSR BTN kepada 71 Desa di Surabaya, akhir pekan lalu.
Menurut Nixon, relaksasi aturan perizinan sangat penting karena biaya terbesar pembangunan rumah selain material rumahnya serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang biayanya dibebankan di harga rumah, biaya pengurusan perizinan juga tinggi dan masih banyak yang lambat.
"Meski tidak semua sama ada Pemda yang cepat ada juga yang lambat. Jadi kalau ada investor sudah menanamkan dana tetapi perizinannya lama jadi return-nya kecil. Karena kecepatan perizinan penting sekali," tegas Nixon.
Plt Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, perhatian pemerintah pusat sangat luar biasa terhadap sektor properti mulai dari memberikan kuota KPR subsidi, relaksasi aturan uang muka dari Bank Indonesia serta relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN).
Baca Juga: Diminta Fokus Segmen Pasar, Bank BTN Setuju Gagasan Menteri BUMN
Terang dia, sekarang saatnya Pemda juga memberikan perhatian yang sama dengan pemerintah pusat seperti memberikan relaksasi kemudahan regulasi perizinan.
"Jadi upaya menurunkan harga rumah supaya lebih murah dan terjangkau sudah dilakukan. Jadi di pusat usaha dan perhatiannya sudah luar biasa. Sementara di daerah memang ada beberapa pekerjaan rumah dari pemda. Menurut kami perlu ada relaksasi perizinan," ujar Nixon di sela penyerahan bantuan CSR BTN kepada 71 Desa di Surabaya, akhir pekan lalu.
Menurut Nixon, relaksasi aturan perizinan sangat penting karena biaya terbesar pembangunan rumah selain material rumahnya serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang biayanya dibebankan di harga rumah, biaya pengurusan perizinan juga tinggi dan masih banyak yang lambat.
"Meski tidak semua sama ada Pemda yang cepat ada juga yang lambat. Jadi kalau ada investor sudah menanamkan dana tetapi perizinannya lama jadi return-nya kecil. Karena kecepatan perizinan penting sekali," tegas Nixon.
Lihat Juga :
