Intip Usulan Insentif Hulu hingga Hilir Demi Percepat Hilirisasi Batu Bara
loading...
Pemerintah tengah mengusulkan insentif dan dukungan regulasi untuk percepatan peningkatan nilai tambah batu bara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tengah mengusulkan insentif dan dukungan regulasi untuk percepatan peningkatan nilai tambah batu bara . Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sujatmiko mengatakan, di hulu pemerintah sudah menyiapkan rancangan Kepmen ESDM terkait insentif untuk memperlancar batu bara.
Selain royalti batu bara untuk gasifikasi hingga nol persen, pemerintah juga tengah menyiapkan harga khusus batu bara untuk gasifikasi dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi.
"Kita harap paling lambat pertengahan semester II 2021," ujarnya dalam webinar, Selasa (9/3/2021).
Dia melanjutkan, untuk processing company dibutuhkan insentif tax holiday PPh badan secara khusus sesuai umur ekonomis gasifikasi batu bara. Selain itu, pembebasan PPN jasa pengolahan batu bara menjadi syngas sebesar nol persen dan pembebasan PPN EPC kandungan lokal.
"Ini semua dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Kementeriaan Koordinator Bidang Ekonomi," ungkapnya.
Sementara di hilir tengah dibahas harga patokan produk gasifikasi seperti harga patokan dimethyl ether (DME), pengalihan sebagian subsidi LPG ke DME sesuai porsi LPG yang disubstitusi, dan kepastian offtaker produk hilirisasi.
"Di hilir, produk gasifikasi batu bara sedang dibahas oleh Kementerian ESDM. Pemerintah mendorong agar proyek ini bisa secara ekonomi masuk di pasar. Oleh karena itu, tantangannya adalah efisiensi pengolahan batu bara dari gasifikasi," jelasnya.
Selain royalti batu bara untuk gasifikasi hingga nol persen, pemerintah juga tengah menyiapkan harga khusus batu bara untuk gasifikasi dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi.
"Kita harap paling lambat pertengahan semester II 2021," ujarnya dalam webinar, Selasa (9/3/2021).
Dia melanjutkan, untuk processing company dibutuhkan insentif tax holiday PPh badan secara khusus sesuai umur ekonomis gasifikasi batu bara. Selain itu, pembebasan PPN jasa pengolahan batu bara menjadi syngas sebesar nol persen dan pembebasan PPN EPC kandungan lokal.
"Ini semua dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Kementeriaan Koordinator Bidang Ekonomi," ungkapnya.
Sementara di hilir tengah dibahas harga patokan produk gasifikasi seperti harga patokan dimethyl ether (DME), pengalihan sebagian subsidi LPG ke DME sesuai porsi LPG yang disubstitusi, dan kepastian offtaker produk hilirisasi.
"Di hilir, produk gasifikasi batu bara sedang dibahas oleh Kementerian ESDM. Pemerintah mendorong agar proyek ini bisa secara ekonomi masuk di pasar. Oleh karena itu, tantangannya adalah efisiensi pengolahan batu bara dari gasifikasi," jelasnya.
(akr)
Explore More