Soal Impor Beras, Pengamat Sebut Ada Miskoordinasi Antar Kementerian

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai tidak ada koordinasi yang jelas antar Kementerian dalam importasi beras sebesar 1 juta ton. Sebab, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian mengatakan bahwa stok beras masih surplus.

"Proses koordinasi menjadi problem diantara kementerian, Kementan (Kementerian Pertanian) tidak ada rekomendasi impor tiba-tiba Kemenko mengambil keputusan," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (10/3/2021).



Dia menjelaskan bahwa dalam melakukan impor beras harus ada rekomendasi dari Kementan. Namun, dalam hal ini tidak ada statement dari Kementan untuk melakukan impor.

"Nah ini kan lucu di pemerintah itu, kalo by prosedur kan Kementan. Nah ini tidak ada rekomendasi dari Kementan melakukan hal itu. Harus dilihat ulang siapa yang melakukan izin impor ini, kalau Kementan merasa surplus, saya bingung kenapa harus ada impor?" terangnya.

Menurut dia, impor beras yang dilakukan pemerintah tidak ada urgensinya. Sebab, biasanya importasi itu dilakukan ketika harga cenderung meningkat.



"Situasinya ini nggak ada urgensinya untuk melakukan importasi. Aneh pemerintah melakukan impor sebagai iron stock. Padahal, statement badan ketahanan pangan mengatakan bahwa beras lagi surplus," ungkapnya.

Dia menambahkan, jika pemerintahan beralasan impor untuk cadangan, seharusnya pemerintah menyerap beras dari para petani. Sehingga, bisa meningkatkan perekonomian di desa. "Dengan adanya impor akan membuat harga semakin turun lagi. hal ini memukul para petani lebih dalam lagi," tandasnya.