Ada Apa di Balik Niatan Impor Beras
Senin, 15 Maret 2021 - 21:53 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, pengumpulan data BPS sudah cukup akurat karena menggunakan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) yang menggunakan citra satelit, dan bukan berdasarkan asumsi-asumsi.
"Impor harus didukung data valid, bukan pertimbangan perburuan rente, dan bukan hanya masalah harga. Memang harga dalam negeri punya disparitas yang tinggi dari harga internasional, ini karena biaya produksi di dalam negeri cukup mahal," katanya.
Baca Juga: Bulog Bidik 1 Juta Ton Cadangan Beras pada April 2021
Mestinya, kata Enny, kalau memang pemerintah mau menyelesaikan problem harga, harus ada efisiensi di pertanian, bukan dengan cara impor.
"Meski pemerintah sudah anggarkan subsidi pupuk dan benih, ternyata hanya teori dan asumsi. Karena realitasnya petani Indonesia tidak mendapatkan itu," jelas Enny.
Ia juga meminta pemerintah jeli melihat stok, karena ketersediaan beras terbesar bukan di Bulog. "Ketersediaan itu harus diukur dengan jumlah stok nasional, produksi nasional, bukan hanya yang dikuasai Bulog saja. Kalau Bulog dengan stok 2,5 juta sampai 3 juta ton itu sudah cukup,” ungkapnya.
Enny berpendapat, masalah stok di Indonesia adalah masalah distribusi produk pertanian. Beberapa daerah menjadi lumbung padi, sementara daerah lain tidak menghasilkan.
"Secara natural, harga dipengaruhi demand and supply. Tapi di Indonesia, khususnya beras, harga tidak satu-satunya indikator keseimbangan supply dan demand, ada perburuan rente, yakni penguasaan cadangan yang terkonsentrasi di pihak-pihak tertentu. Ketidakmerataan produksi dan distribusi inilah yang harus diselesaikan,” tuturnya.
"Impor harus didukung data valid, bukan pertimbangan perburuan rente, dan bukan hanya masalah harga. Memang harga dalam negeri punya disparitas yang tinggi dari harga internasional, ini karena biaya produksi di dalam negeri cukup mahal," katanya.
Baca Juga: Bulog Bidik 1 Juta Ton Cadangan Beras pada April 2021
Mestinya, kata Enny, kalau memang pemerintah mau menyelesaikan problem harga, harus ada efisiensi di pertanian, bukan dengan cara impor.
"Meski pemerintah sudah anggarkan subsidi pupuk dan benih, ternyata hanya teori dan asumsi. Karena realitasnya petani Indonesia tidak mendapatkan itu," jelas Enny.
Ia juga meminta pemerintah jeli melihat stok, karena ketersediaan beras terbesar bukan di Bulog. "Ketersediaan itu harus diukur dengan jumlah stok nasional, produksi nasional, bukan hanya yang dikuasai Bulog saja. Kalau Bulog dengan stok 2,5 juta sampai 3 juta ton itu sudah cukup,” ungkapnya.
Enny berpendapat, masalah stok di Indonesia adalah masalah distribusi produk pertanian. Beberapa daerah menjadi lumbung padi, sementara daerah lain tidak menghasilkan.
"Secara natural, harga dipengaruhi demand and supply. Tapi di Indonesia, khususnya beras, harga tidak satu-satunya indikator keseimbangan supply dan demand, ada perburuan rente, yakni penguasaan cadangan yang terkonsentrasi di pihak-pihak tertentu. Ketidakmerataan produksi dan distribusi inilah yang harus diselesaikan,” tuturnya.
(akr)
Lihat Juga :
