Ada Apa di Balik Niatan Impor Beras
loading...
Bulog mengaku masih memiliki cadangan pangan. Dan jika impor benar-benar teralisasi, Bulog sepertinya akan kesulitan menyalurkan. Terhadap hal ini, DPR mempertanyakan ada apa di balik niatan impor beras. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Bulog mengaku masih memiliki cadangan pangan. Dan jika impor benar-benar teralisasi, Bulog sepertinya akan kesulitan menyalurkan. Terhadap hal ini, DPR mempertanyakan ada apa di balik niatan impor beras .
Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) juga seharusnya bertanggung jawab atas produksi beras lokal. Ketika produksi dalam negeri mencukupi, maka kebijakan impor bisa diminimalisir.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo menyebut, dalam Rapat Dengar Pendapat, Perum Bulog menyatakan, bahwa pihaknya tidak akan melakukan impor satu juta ton beras. Dijelaskan bahwa Bulog menyatakan bahwa ketersediaan pangan nasioal masih mencukupi.
"Kan yang ditugaskan Bulog. Kalau Bulog sudah yakin stok cukup, ya tinggal lapor kepada pemerintah tidak usah impor," kata Firman kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Oleh karena itu, seharusnya Bulog langsung melakukan komunikasi dan koordinasi. "Kalau stok sudah cukup, pemerintah juga akan mendengarkan dan tidak usah impor," ujarnya.
Dalam RDP dengan Komisi IV DPR, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menjelaskan melaporkan, persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton. Dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 23.708 ton stok beras komersial.
Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu. Adapun total impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton.
"Kesalahan pada impor beras tahun 2018 dikarenakan rata-rata jenisnya merupakan jenis beras pera yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Akibatnya, sulitnya penyaluran beras tersebut. Kita perlu mencampur beras impor tersebut dengan beras produksi dalam negeri agar bisa disalurkan ke masyarakat," kata Buwas.
Pada Maret 2020, lanjut Buwas, beras impor tahun 2018 masih tersisa sekitar 900 ribu ton. Beras tersebut kemudian digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung dari Presiden kepada masyarakat dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) juga seharusnya bertanggung jawab atas produksi beras lokal. Ketika produksi dalam negeri mencukupi, maka kebijakan impor bisa diminimalisir.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo menyebut, dalam Rapat Dengar Pendapat, Perum Bulog menyatakan, bahwa pihaknya tidak akan melakukan impor satu juta ton beras. Dijelaskan bahwa Bulog menyatakan bahwa ketersediaan pangan nasioal masih mencukupi.
"Kan yang ditugaskan Bulog. Kalau Bulog sudah yakin stok cukup, ya tinggal lapor kepada pemerintah tidak usah impor," kata Firman kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Oleh karena itu, seharusnya Bulog langsung melakukan komunikasi dan koordinasi. "Kalau stok sudah cukup, pemerintah juga akan mendengarkan dan tidak usah impor," ujarnya.
Dalam RDP dengan Komisi IV DPR, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menjelaskan melaporkan, persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton. Dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 23.708 ton stok beras komersial.
Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu. Adapun total impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton.
"Kesalahan pada impor beras tahun 2018 dikarenakan rata-rata jenisnya merupakan jenis beras pera yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Akibatnya, sulitnya penyaluran beras tersebut. Kita perlu mencampur beras impor tersebut dengan beras produksi dalam negeri agar bisa disalurkan ke masyarakat," kata Buwas.
Pada Maret 2020, lanjut Buwas, beras impor tahun 2018 masih tersisa sekitar 900 ribu ton. Beras tersebut kemudian digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung dari Presiden kepada masyarakat dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi.
Explore More