Penerapan PPh Digital Secara Global Terhalang Sikap Amerika
Selasa, 16 Maret 2021 - 12:43 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor digital . Namun, penerapan pajak penghasilan (PPh) di sektor digital hingga saat ini belum dapat terlaksana secara global. Salah satunya karena Amerika Serikat belum setuju untuk menerapkan pajak tersebut di negaranya. ( Baca juga:Bantai Demonstran dengan Peluru, AS: Militer Myanmar Tak Bermoral )
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, keputusan pajak digital juga menjadi perhatian global, khususnya pada kelompok di G20 dan OECD. Dia berharap, pilar perpajakan yang belum mendapatkan kesepakatan global itu bisa selesai di tahun ini atau tahun depan.
“Kita terus berdiskusi, di bawah G20 dan dukungan OECD, dengan harapan dapat melanjutkan persetujuan melalui preseden tahun ini, atau akan dilanjutkan tahun depan saat Indonesia menjadi host G20,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (16/3/2021).
Kata dia, transaksi digital juga sangat memungkinkan orang untuk menghindari pajak hingga pencucian uang. Makanya, pemerintah terus memonitor agar pergerakan digital dan teknologi ini tidak mengakibatkan berbagai risiko ke negara.
"Kita harus membuat transformasi digital yang terbaik, dan juga memastikan berbagai risiko dalam transformasi digital,” jelasnya.
Dia melanjutkan transformasi digital mampu mendorong ekonomi nasional saat pandemi karena telah mengubah cara berbisnis, beraktivitas, hingga membantu pemerintah dalam membuat sebuah regulasi. ( Baca juga:Insentif Pajak hingga DP0% Jadi Momentum Geliatkan Industri Properti )
Tak hanya itu, perkembangan transformasi digital juga memberikan banyak peluang termasuk untuk pelaku usaha kecil dan menengah karena mereka dapat bertahan selama pandemi dengan berdagang melalui platform digital.
“Pemerintah dituntut melakukan inovasi agar tidak hanya dapat memberikan regulasi dan kebijakan yang tepat, tetapi juga mengubah cara kita berbisnis dalam melayani negara, kebutuhan masyarakat, serta bisnis,” katanya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, keputusan pajak digital juga menjadi perhatian global, khususnya pada kelompok di G20 dan OECD. Dia berharap, pilar perpajakan yang belum mendapatkan kesepakatan global itu bisa selesai di tahun ini atau tahun depan.
“Kita terus berdiskusi, di bawah G20 dan dukungan OECD, dengan harapan dapat melanjutkan persetujuan melalui preseden tahun ini, atau akan dilanjutkan tahun depan saat Indonesia menjadi host G20,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (16/3/2021).
Kata dia, transaksi digital juga sangat memungkinkan orang untuk menghindari pajak hingga pencucian uang. Makanya, pemerintah terus memonitor agar pergerakan digital dan teknologi ini tidak mengakibatkan berbagai risiko ke negara.
"Kita harus membuat transformasi digital yang terbaik, dan juga memastikan berbagai risiko dalam transformasi digital,” jelasnya.
Dia melanjutkan transformasi digital mampu mendorong ekonomi nasional saat pandemi karena telah mengubah cara berbisnis, beraktivitas, hingga membantu pemerintah dalam membuat sebuah regulasi. ( Baca juga:Insentif Pajak hingga DP0% Jadi Momentum Geliatkan Industri Properti )
Tak hanya itu, perkembangan transformasi digital juga memberikan banyak peluang termasuk untuk pelaku usaha kecil dan menengah karena mereka dapat bertahan selama pandemi dengan berdagang melalui platform digital.
“Pemerintah dituntut melakukan inovasi agar tidak hanya dapat memberikan regulasi dan kebijakan yang tepat, tetapi juga mengubah cara kita berbisnis dalam melayani negara, kebutuhan masyarakat, serta bisnis,” katanya.
(uka)
Lihat Juga :
