Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Rapat dengan Menteri BUMN, Ibas Cecar Erick Soal Holdingisasi hingga Gaji Karyawan
loading...
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Foto/SINDOnews/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menilai pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai upaya monopoli akses pembiayaan yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian BUMN dan ketiga manajemen perseroan, Ibas melontarkan pertanyaan terkait monopoli tersebut kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Pemerintah telah menghapus hak monopoli Pertamina pada 2001, kenapa pemerintah mendukung pembentukan monopoli kepada BRI, PNM, dan Pegadaian melalui holdingisasi ini?," ujar Ibas, Kamis (18/3/2021).
Dalam kesempatan itu, dia pun melontarkan pertanyaan lain yang terkait dengan jaminan Kementerian BUMN agar ketiga manajemen perseroan pelat merah tidak melakukan pengurangan karyawan pasca holding terbentuk.
"Poin berikutnya, saya ingin menegaskan kembali, apa jaminan pemerintah kepada pegawai, tadi yang disampaikan juga, pejabat-pejabat di PNM, BRI, dan Pegadaian untuk mempertahankan pekerjaan mereka pasca pembentukan holdingisasi ini termasuk melakukan harmonisasi budaya, hingga gaji karyawan?" tuturnya.
Putera dari mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memberikan masukan kepada Erick Thohir agar melakukan sinergi antara BUMN Logistik dan BUMN di sektor digital atau telekomunikasi. Dia menilai, badan usaha di dua sektor itu terkesan tertinggal jauh disaat banyak sektor bisnis yang melakukan penyesuaian berbasis digitalisasi.
"Terakhir, dalam upaya efisiensi dan trend bisnis online shop hari ini, sedikit berita baik terhadap perekonomian kita yang bisa dilakukan secara dekat, mungkin bisa dipikirkan ke depannya, sebaiknya ada sinergi juga terhadap BUMN logistik dan digital cash yang hari ini terkesan jauh tertinggal, dan ini merupakan salah satu langkah untuk solusi ke depannya untuk kita meningkatkan apa yang kita inginkan," tutur dia.
Meski pernyataan itu disampaikan langsung di dalam forum RDP tersebut, Menteri BUMN belum diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapinya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian BUMN dan ketiga manajemen perseroan, Ibas melontarkan pertanyaan terkait monopoli tersebut kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Pemerintah telah menghapus hak monopoli Pertamina pada 2001, kenapa pemerintah mendukung pembentukan monopoli kepada BRI, PNM, dan Pegadaian melalui holdingisasi ini?," ujar Ibas, Kamis (18/3/2021).
Dalam kesempatan itu, dia pun melontarkan pertanyaan lain yang terkait dengan jaminan Kementerian BUMN agar ketiga manajemen perseroan pelat merah tidak melakukan pengurangan karyawan pasca holding terbentuk.
"Poin berikutnya, saya ingin menegaskan kembali, apa jaminan pemerintah kepada pegawai, tadi yang disampaikan juga, pejabat-pejabat di PNM, BRI, dan Pegadaian untuk mempertahankan pekerjaan mereka pasca pembentukan holdingisasi ini termasuk melakukan harmonisasi budaya, hingga gaji karyawan?" tuturnya.
Putera dari mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memberikan masukan kepada Erick Thohir agar melakukan sinergi antara BUMN Logistik dan BUMN di sektor digital atau telekomunikasi. Dia menilai, badan usaha di dua sektor itu terkesan tertinggal jauh disaat banyak sektor bisnis yang melakukan penyesuaian berbasis digitalisasi.
"Terakhir, dalam upaya efisiensi dan trend bisnis online shop hari ini, sedikit berita baik terhadap perekonomian kita yang bisa dilakukan secara dekat, mungkin bisa dipikirkan ke depannya, sebaiknya ada sinergi juga terhadap BUMN logistik dan digital cash yang hari ini terkesan jauh tertinggal, dan ini merupakan salah satu langkah untuk solusi ke depannya untuk kita meningkatkan apa yang kita inginkan," tutur dia.
Meski pernyataan itu disampaikan langsung di dalam forum RDP tersebut, Menteri BUMN belum diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapinya.
(ind)
Explore More