Cadangan Beras Pemerintah Menipis, DPR Minta Bulog Maksimalkan Serapan Gabahnya

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Golkar Robert J. Kardinal meyakini kebijakan pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton pada tahun ini semata-mata untuk memastikan cadangan beras pemerintah tetap terjaga di masa pandemi ini. Dia menegaskan, impor dilakukan mengingat stok cadangan beras Bulog saat ini sudah menipis.

“Sekarang itu stok Bulog makin tipis. Stoknya saja tinggal 800.000 ton. Itupun ditopang oleh beras impor tahun 2018 lalu,” tegas Robert dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/3/2021).

(Baca juga:Kritik Impor Beras di Awal Tahun, Pengamat: Idealnya September)

Dia menegaskan, stok Bulog yang ada saja saat ini menyisakan 800.000 ton. Sementara banyak gudang Bulog yang ada justru disewakan. Karena itu dia menganggap aneh kalau tiba-tiba Bulog meminta pemerintah melakukan review kebijakan impor beras yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang juga dihadiri oleh Bulog.

“Bulog katanya mau tingkatin serapan gabahnya, lah ini Januari-Maret 2021 saja serapannya cuma 70.940 ton. Ini dua bulan bekerja, masa serapannya cuma 70 ribuan ton,” katanya.

(Baca juga:Bersilaturahmi dengan Gapoktan, Ridwan Kamil Minta Pusat Tunda Impor Beras)

Karena itu, Robert sangsi Bulog bisa memaksimalkan serapannya hingga April ini untuk memenuhi beras cadangan pemerintah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maksimal 2 juta ton. Menurutnya, impor beras tidak akan terjadi seandainya gudang Bulog penuh dengan beras petani.

“Gudang-gudang Bulog saja itu banyak yang kosong juga kok. Malah banyak yang disewakan,” jelas Robert.

(Baca juga:Ada Apa di Balik Niatan Impor Beras)

Kalau pun impor beras ini dilakukan, sambung politisi senior Golkar ini, tidak mungkin sekaligus mendatangkan 1 juta ton. Tapi dilakukan secara bertahap. Di satu sisi, Bulog bisa melaksanakan tugasnya mengoptimalkan serapan gabah petani sebagai cadangan beras pemerintah.