Faisal Basri: Kebijakan Proyek Energi Berpotensi Tumpang Tindih
Jum'at, 19 Maret 2021 - 20:42 WIB
loading...
Ekonom Senior Faisal Basri. Foto/Dok SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Indonesia telah berkomitmen di dalam Paris Agreement dengan target penurunan emisi dari kegiatan transportasi, kelistrikan, dan industri pada tahun 2030 sebesar 314 juta ton karbondioksida.
Ekonom Senior Faisal Basri menilai masih ada kebijakan proyek-proyek sektor energi yang bertentangan dengan komitmen tersebut. Bahkan beberapa proyek masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
"Saya lihat bertentangan dengan komitmen dalam Paris Agreement. Setiap hari muncul kebijakan yang proyek-proyeknya tidak ramah lingkungan," ujarnya dalam webinar Energi Terbarukan Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia, Jumat (19/3/2021).
Baca juga: Kalau Diduitin, Penerapan Efisiensi Energi Sentuh Angka Rp15,4 Triliun
Dia memaparkan, pemerintah perlu meninjau kembali pembangunan kilang. Menurut dia, tidak perlu meneruskan rencana revitalisasi empat Refinery Development Master Plan (RDMP) dan dua kilang baru secara simultan. Lebih baik dialihkan separuhnya untuk energi baru terbarukan (EBT) dan green energy.
Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga hendak merealisasikan secara penuh program mandatori biodiesel 30 persen (B30), B40, bahkan B100. Menurut Faisal, program biodiesel bukanlah solusi melainkan untuk menekan impor minyak sehingga memperbaiki transaksi perdagangan. "Saya sudah peringatkan bahwa ini tidak sustainable karena membutuhkan subsidi yang lebih berat," ungkapnya.
Baca juga: Menyoal Kebijakan Impor Beras Mendag
Ekonom Senior Faisal Basri menilai masih ada kebijakan proyek-proyek sektor energi yang bertentangan dengan komitmen tersebut. Bahkan beberapa proyek masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
"Saya lihat bertentangan dengan komitmen dalam Paris Agreement. Setiap hari muncul kebijakan yang proyek-proyeknya tidak ramah lingkungan," ujarnya dalam webinar Energi Terbarukan Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia, Jumat (19/3/2021).
Baca juga: Kalau Diduitin, Penerapan Efisiensi Energi Sentuh Angka Rp15,4 Triliun
Dia memaparkan, pemerintah perlu meninjau kembali pembangunan kilang. Menurut dia, tidak perlu meneruskan rencana revitalisasi empat Refinery Development Master Plan (RDMP) dan dua kilang baru secara simultan. Lebih baik dialihkan separuhnya untuk energi baru terbarukan (EBT) dan green energy.
Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga hendak merealisasikan secara penuh program mandatori biodiesel 30 persen (B30), B40, bahkan B100. Menurut Faisal, program biodiesel bukanlah solusi melainkan untuk menekan impor minyak sehingga memperbaiki transaksi perdagangan. "Saya sudah peringatkan bahwa ini tidak sustainable karena membutuhkan subsidi yang lebih berat," ungkapnya.
Baca juga: Menyoal Kebijakan Impor Beras Mendag
Lihat Juga :
