Bersaing Kembangkan Super-App
Sabtu, 20 Maret 2021 - 07:09 WIB
loading...
A
A
A
Di samping itu, hal lainnya yang tidak kalah penting adalah pemerintah wajib memperkuat manajemen risiko dalam mengatur pertumbuhan super - app , terutama demi mencegah praktik penipuan. "Sehingga praktik penipuan yang menggunakan super - app bisa dimitigasi," tuturnya saat dihubungi KORAN SINDO Jumat (19/3/2021). Tantangan lainnya berasal dari aspek persaingan sesama super-app . Menurut Didik, sebelum menjadi super-app, semua startup bisa saling menjatuhkan dengan memberikan promosi, diskon hingga cashback berkelanjutan, bahkan mencapai 90% dari biaya awal. Praktik tersebut akhirnya menciptakan dinding penghalang bagi kompetitor untuk menguasai konsumen. Tapi dengan adanya super-app para startup ini bisa bekerja sama.
Mengenai persaingan ini yang perlu diperkuat menurut Didik adalah dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Namun KPPU hingga kini tidak mengikuti perubahan tersebut, bahkan untuk startup yang menjamur, belum terlihat ada terobosan yang dilakukan lembaga ini. "Untuk mendorong ini, pemerintah perlu memberi insentif bagi super - app yang mengoptimalkan dan memprioritaskan produk dalam negeri," sebut Didik. Dukungan infrastruktur digital diberikan oleh pemerintah agar pengembangan super - app berjalan lancar sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah memiliki target hingga tahun 2022 membangun infrastruktur 4G di seluruh wilayah Indonesia.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menjelaskan, ketika infrastruktur sudah dibangun, yang perlu dipastikan ialah pemanfaatan oleh operator seluler. "Jangan sampai kita sudah bikin jaringan, operator cuek dan tidak mau menggunakan. Tidak bisa hanya mengandalkan provider milik pemerintah. Karena mereka sifatnya sementara, semua serbasewa satelitnya. Kita harus memastikan bahwa apa pun yang kita buat memberikan kepastian akan diisi oleh provider ," jelasnya.
(Baca Juga : Aplikasi Chatting Signal Diblokir di China )
Terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan internet, masih banyak hingga di atas 40%. Wilayah ini biasanya sangat terpencil dengan penduduk yang sedikit. Merekalah yang harus dibangun infrastruktur dan diisi oleh operator. Tidak mudah untuk memastikan operator mau mengisi infrastruktur yang sudah ada. Maka Farhan menyebut diperlukan sebuah bisnis model agar para provider tertarik untuk membuka layanan di tempat itu. "Kalau tidak, akan rugi pemerintah, sudah triliunan rupiah yang keluar (diinvestasikan)," tandasnya.
Maka jalan terbaik ialah harus duduk bersama untuk menentukan bisnis model sebelum infrastruktur siap digunakan. Bisnis model yang ada sekarang menarik minat seluruh provider, tetapi hanya di daerah dengan traffic yang ramai. Pemberian insentif akan menjadi solusi agar operator seluler bersedia menjalankan bisnisnya di kawasan yang traffic-nya sepi. (faorick pakpahan/aprilia s andyna/ananda nararya)
Mengenai persaingan ini yang perlu diperkuat menurut Didik adalah dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Namun KPPU hingga kini tidak mengikuti perubahan tersebut, bahkan untuk startup yang menjamur, belum terlihat ada terobosan yang dilakukan lembaga ini. "Untuk mendorong ini, pemerintah perlu memberi insentif bagi super - app yang mengoptimalkan dan memprioritaskan produk dalam negeri," sebut Didik. Dukungan infrastruktur digital diberikan oleh pemerintah agar pengembangan super - app berjalan lancar sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah memiliki target hingga tahun 2022 membangun infrastruktur 4G di seluruh wilayah Indonesia.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menjelaskan, ketika infrastruktur sudah dibangun, yang perlu dipastikan ialah pemanfaatan oleh operator seluler. "Jangan sampai kita sudah bikin jaringan, operator cuek dan tidak mau menggunakan. Tidak bisa hanya mengandalkan provider milik pemerintah. Karena mereka sifatnya sementara, semua serbasewa satelitnya. Kita harus memastikan bahwa apa pun yang kita buat memberikan kepastian akan diisi oleh provider ," jelasnya.
(Baca Juga : Aplikasi Chatting Signal Diblokir di China )
Terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan internet, masih banyak hingga di atas 40%. Wilayah ini biasanya sangat terpencil dengan penduduk yang sedikit. Merekalah yang harus dibangun infrastruktur dan diisi oleh operator. Tidak mudah untuk memastikan operator mau mengisi infrastruktur yang sudah ada. Maka Farhan menyebut diperlukan sebuah bisnis model agar para provider tertarik untuk membuka layanan di tempat itu. "Kalau tidak, akan rugi pemerintah, sudah triliunan rupiah yang keluar (diinvestasikan)," tandasnya.
Maka jalan terbaik ialah harus duduk bersama untuk menentukan bisnis model sebelum infrastruktur siap digunakan. Bisnis model yang ada sekarang menarik minat seluruh provider, tetapi hanya di daerah dengan traffic yang ramai. Pemberian insentif akan menjadi solusi agar operator seluler bersedia menjalankan bisnisnya di kawasan yang traffic-nya sepi. (faorick pakpahan/aprilia s andyna/ananda nararya)
(ton)
Lihat Juga :
